Kejagung Ungkap Pejabat ESDM Diduga Terlibat Kasus Korupsi Pertambangan PT AKT
JAKARTA Kejaksaan Agung tengah menyelidiki keterlibatan seorang pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
BANGLI, BALI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali terus memperkuat pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui layanan Jaminan Fidusia.
Langkah ini diwujudkan melalui koordinasi pengawasan yang digelar di Kabupaten Bangli, Rabu (4/2/2026).
Kegiatan tersebut menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Kanwil Kemenkum Bali terkait pembentukan Satuan Tugas Pengawasan PNBP Layanan Jaminan Fidusia Tingkat Wilayah Bali.Baca Juga:
Fokus utama koordinasi adalah memperkuat sinergi antara Kanwil Kemenkum Bali, Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam memastikan kepatuhan pelaporan PNBP Jaminan Fidusia.
Acara dihadiri langsung Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, bersama jajaran pejabat, termasuk Kepala Divisi Pelayanan Hukum I Wayan Redana, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum I Wayan Adhi Karmayana, serta Ketua dan anggota MPD Kabupaten Bangli.
Kehadiran ini menunjukkan komitmen kolektif untuk menciptakan tata kelola PNBP yang transparan dan akuntabel.
Dalam arahannya, Eem menekankan pentingnya PNBP layanan Jaminan Fidusia sebagai kontribusi sektor hukum terhadap penerimaan negara.
"Akuntabilitas, ketepatan waktu, dan keakuratan pelaporan harus menjadi komitmen bersama yang dilaksanakan konsisten," katanya.
Kanwil Kemenkum Bali menekankan kepatuhan notaris dalam menyampaikan laporan PNBP secara rutin, serta peran strategis MPD dalam verifikasi dan pengawasan laporan.
Pemanfaatan sistem pelaporan berbasis teknologi dinilai penting untuk menjamin transparansi dan mempermudah monitoring.
Di akhir kegiatan, Eem Nurmanah mengajak seluruh notaris dan MPD Bangli untuk meningkatkan disiplin pelaporan PNBP.
"Kami berharap kegiatan ini menjadi momentum evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, sehingga tata kelola PNBP Jaminan Fidusia semakin tertib dan akuntabel," pungkasnya.*
JAKARTA Kejaksaan Agung tengah menyelidiki keterlibatan seorang pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyatakan bahwa kreativi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menghadirkan saksi ah
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menjaga ketertiban kota, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan kem
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengonfirmasi bahwa seluruh pengungsi akibat bencana banjir dan longsor di daer
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memaparkan capaian makro ekonomi daerah Tahun 2025 dalam penyampaian
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah daerah seSumatera Utara menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemerik
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Aceh, Marlina Muzakir, yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda Aceh, mengingatkan jajara
PEMERINTAHAN
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, pada Senin (30/3) siang, secara resmi menyerahkan hasil Rapat Dengar Pe
HUKUM DAN KRIMINAL