MEDAN — Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menghadiri Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Induk (Renduk) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Wilayah Sumatera yang digelar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI di Gedung Bina Graha Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, pada 5–6 Februari 2026.
Kegiatan ini diikuti seluruh daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta melibatkan kementerian dan lembaga terkait.
Konsultasi publik bertujuan memperoleh masukan, klarifikasi, dan penyelarasan substansi dokumen Renduk PRRP, khususnya terkait konfirmasi total kerusakan, kerugian, serta rencana kebutuhan dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).Baca Juga:
Selain itu, forum ini juga membahas sinkronisasi rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi kementerian dan lembaga di Provinsi Sumatera Utara agar sejalan dengan kebutuhan daerah terdampak.
Tim Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang hadir dipimpin Sekretaris Daerah Chiristison R. Marbun, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sabar Purba serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Martogi Purba.
Turut hadir sejumlah organisasi perangkat daerah yang menangani dampak bencana banjir dan longsor November 2025, antara lain Dinas PKP, Dinas PUTR, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan Ketenagakerjaan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan-P2KB, BPBD, Bappelitbangda, serta Bagian Kesra Setdakab.
Konsultasi publik ini dibuka oleh Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap.
Dalam sambutannya, pemerintah provinsi mengapresiasi Kementerian PPN/Bappenas RI dan BNPB atas fasilitasi penyusunan R3P kabupaten/kota dan R3P Provinsi Sumatera Utara.
Pemerintah Provinsi berharap dokumen R3P yang disusun mampu memuat data kerusakan, kerugian, serta kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara lengkap dan akurat sebagai dasar pemulihan wilayah dan masyarakat terdampak banjir dan longsor November 2025.
Konsultasi publik dilaksanakan dalam dua sesi, yakni sesi pleno dan sesi desk.
Pada sesi pleno, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas RI Medrilzam menjadi salah satu narasumber, bersama tim Bappenas dan BNPB.
Selanjutnya, sesi desk dibagi ke dalam tiga bidang, meliputi pemukiman, infrastruktur dan penataan ruang; sosial ekonomi dan lintas sektor; serta kelembagaan, pembiayaan, dan manajemen risiko.
Sekretaris Daerah Humbang Hasundutan Chiristison R. Marbun menyampaikan bahwa sesuai arahan Bupati Humbang Hasundutan Oloan Paniaran Nababan, pemerintah daerah berkomitmen menyusun R3P secara lengkap dan akurat guna mempercepat pemulihan kondisi wilayah dan masyarakat terdampak bencana.*
(ad)
BANDA ACEH Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Aceh, Marlina Muzakir, yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda Aceh, mengingatkan jajara
PEMERINTAHAN
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, pada Senin (30/3) siang, secara resmi menyerahkan hasil Rapat Dengar Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Pemerintah Kota Binjai telah mengambil langkah tegas dalam penertiban bangunan liar yang terdapat di sepanjang Jalan Bandung, Kel
PEMERINTAHAN
MEDAN Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan berhasil menangkap dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang masuk dalam daftar pencegahan (cek
HUKUM DAN KRIMINAL
MANDAILING NATAL Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) mengumumkan perpanjangan masa transisi darurat bencana selama tiga
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ketua TP PKK Aceh, Marlina Muzakir, yang akrab disapa Kak Na, menerima kunjungan silaturrahmi dari Bang Ucok, pria yang perna
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, secara tegas menyalahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah yang dinilai lamba
PEMERINTAHAN
MEDAN Pelarian AHF, mantan Kepala Cabang BNI 46 Aek Nabara, berakhir di tangan petugas Imigrasi Kualanamu pada Senin (30/3/2026). AHF, y
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tanggapan atas instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang m
PEMERINTAHAN
MEDAN Rencana kebijakan pemerintah untuk memangkas belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen ternyata tidak akan berdampak terhadap nas
PEMERINTAHAN
