Pelarian Tersangka Penggelapan Dana Gereja Aek Nabara Berakhir di Tangan Imigrasi Kualanamu
MEDAN Pelarian AHF, mantan Kepala Cabang BNI 46 Aek Nabara, berakhir di tangan petugas Imigrasi Kualanamu pada Senin (30/3/2026). AHF, y
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI — Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi menyatakan dukungannya terhadap wacana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perparkiran untuk menekan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sikap tersebut sejalan dengan pandangan Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Binjai.
Pernyataan itu disampaikan Hasanul Jihadi, yang akrab disapa Jiji, usai mengikuti kegiatan kerja bakti kebersihan (kurve) di Taman PUTR, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Jumat, 6 Februari 2026.Baca Juga:
Menurut Jiji, pembentukan Satgas Perparkiran yang melibatkan unsur TNI, Polri, Kejaksaan, serta DPRD dinilai penting untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor parkir.
Selama ini, sektor tersebut kerap disorot karena diduga rawan kebocoran.
"Selain mencegah kebocoran PAD, Satgas parkir juga diharapkan dapat menata sistem perparkiran secara lebih tertib. Ke depan, masyarakat tidak lagi dipungut biaya parkir setiap beberapa meter," kata Jiji.
Ia menambahkan, sesuai arahan Wali Kota Binjai Amir Hamzah, peningkatan PAD menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah.
Dalam konteks itu, pembentukan Satgas parkir dinilai sebagai langkah yang efektif dan strategis.
"Gagasan ini akan segera saya koordinasikan dengan Wali Kota agar dapat dibahas secara menyeluruh bersama instansi terkait," ujar Jiji, yang juga merupakan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Jiji mengaku menyayangkan apabila dugaan kebocoran retribusi parkir benar terjadi.
Menurut dia, kondisi tersebut merugikan keuangan daerah, terutama di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah saat ini.
"PAD sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan Kota Binjai. Apalagi saat ini pemerintah pusat masih memberlakukan pembatasan transfer ke daerah," katanya.*
MEDAN Pelarian AHF, mantan Kepala Cabang BNI 46 Aek Nabara, berakhir di tangan petugas Imigrasi Kualanamu pada Senin (30/3/2026). AHF, y
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tanggapan atas instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang m
PEMERINTAHAN
MEDAN Rencana kebijakan pemerintah untuk memangkas belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen ternyata tidak akan berdampak terhadap nas
PEMERINTAHAN
MEDAN Kasus korupsi penjualan aset PT Perkebunan Nusantara (PTPN) ke PT Ciputra Land kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Senin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bagi banyak orang, kematian adalah akhir dari segala hal, sebuah momen penuh duka. Namun, dalam tradisi Batak, ada satu pandangan
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Dinkes Sumut) mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap 79.926 balita di Kota Medan, yang
KESEHATAN
KARO Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo mulai buka suara terkait kasus yang menjerat Amsal Sitepu, seorang videografer yang didakwa melakuka
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA, 30 Maret 2026 Keresahan warga Dusun Kenanga, Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, memuncak Senin (30/3/2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kasus dugaan markup proyek video profil desa di Kabupaten Karo yang menjerat videografer Amsal Sitepu mendapat sorotan dari Gabu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ade Darmawan, pelapor kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi), mendatangi Polda Metro Jaya, Senin (30/
HUKUM DAN KRIMINAL