Menteri Agus Andrianto Lantik Dirjen Imigrasi dan Staf Ahli, Tegaskan Jabatan Bukan Sekadar Tugas
JAKARTA Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, melantik dua pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan kementeriannya, Ra
NASIONAL
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menertibkan spanduk dan baliho berukuran besar di sepanjang jalan.
Gubernur Sumut Bobby Nasution menggelar pertemuan dengan seluruh kepala daerah di provinsi itu, Jumat (6/2/2026), guna membahas strategi jangka pendek, menengah, hingga panjang.
"Tindak lanjut dari perintah Bapak Presiden saat Rakornas kemarin, jadi ada jangka pendeknya, ada menengah, dan panjangnya," ujar Bobby di Kantor Gubsu.Baca Juga:
Bobby Nasution menegaskan, Pemprov Sumut bersama Forkopimda akan mendukung penuh dari sisi personel untuk menjaga kebersihan kawasan.
Kepala daerah diminta menentukan titik-titik yang masih kotor maupun kumuh, termasuk kawasan pariwisata.
"Pokoknya tadi kami sampaikan kepada kabupaten/kota, kami dari provinsi dan Forkopimda siap mendukung kebersihan kota-kota dan kabupaten yang ada, termasuk kawasan pariwisata. Silakan tentukan titik mana yang masih jorok, masih kumuh, kita bantu, karena yang punya wilayah kan pak bupati dan pak wali kota," kata Bobby Nasution.
Selain penertiban, Bobby Nasution meminta kepala daerah membuat aturan soal kawasan yang diperbolehkan untuk pemasangan baliho.
Aturan ini bisa mengatur lokasi, ukuran, tinggi, panjang, dan jumlah baliho yang diperbolehkan.
"Saya minta dibuat aturannya, kawasan-kawasan bukan hanya untuk penertiban. Bupati dan wali kota boleh melarang, tapi ada kawasan yang diperbolehkan dan juga diperbolehkan mengatur lebarnya, panjangnya, tingginya, jumlahnya, itu boleh diatur," ujar Bobby.
Perintah ini merujuk pada Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang dikenalkan Presiden Prabowo dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, awal Februari 2026.
Prabowo menyoroti keberadaan spanduk besar yang bertebaran hampir di semua daerah, termasuk Balikpapan, Banjarmasin, dan Bogor.
"Terus terang saja saya minta kepada pemerintah untuk menertibkan iklan-iklan, spanduk-spanduk. Terlalu banyak," ujar Prabowo.
Ia mencontohkan spanduk promosi ayam goreng berukuran besar dan menilai wisatawan tidak ingin melihat spanduk saat berkunjung.
Prabowo juga menyampaikan kenangannya terhadap Kota Bogor, yang menurutnya dulu merupakan kota paling indah dan menjadi favorit Bung Karno.
Langkah Pemprov Sumut ini diharapkan menjadi model penataan ruang visual yang lebih tertata, menjaga estetika kota, sekaligus mendukung pariwisata dan kenyamanan publik.*
(d/ad)
JAKARTA Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, melantik dua pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan kementeriannya, Ra
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Ratusan warga yang tergabung dalam Parsadaan Siregar Siagian menggelar aksi damai di depan Pengadilan Negeri Padangsidim
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur menempatkan seorang anggotanya, Bripda M. Iqbal, di sel tahanan khusus Seksi Profesi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) resmi memperoleh hak merek atas logo dan identitas organisasinya setelah pendaftaran d
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan mengungkap kasus dugaan perdagangan bayi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam pengu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, membantah kesaksian mantan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Direktorat Jend
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, Danto, mengaku
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong pelaku ekonomi kreatif meningkatkan daya saing melalui program fasilitasi pendaftaran
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Jumlah kunjungan wisatawan ke Sumatera Utara selama periode Lebaran 2026 mencapai sekitar 360 ribu orang. Angka tersebut merupakan
PARIWISATA
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama tim terpadu menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah kawasan inti kota pada Se
PEMERINTAHAN