Rivalitas Politik Hendaknya Tidak Destruktif terhadap Negara & Pemerintah
OlehBambang Soesatyo.Rivalitas politik tidak boleh menumbuhkan benihbenih instabilitas negara dan jalannya pemerintahan. Maka, siapa saja
OPINI
JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 3,1 triliun untuk tahun 2026.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, mengatakan pengajuan ini mendesak karena keterbatasan dana rupiah murni yang saat ini tersedia, yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan operasional baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.
Baca Juga:"Dengan kondisi keterbatasan anggaran dari dana rupiah murni, Kementerian membutuhkan tambahan anggaran agar dapat sukses melaksanakan seluruh tugas dan fungsinya, termasuk operasional penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, belanja pegawai, serta kegiatan kantor di pusat, daerah, dan Arab Saudi," ujar Irfan Yusuf saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa (10/2/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pengajuan resmi telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan sejak awal tahun, melalui surat Nomor S-5/2026 tanggal 23 Januari 2026, untuk memastikan pelayanan jemaah tetap berjalan sesuai standar minimal dan hak-hak jemaah terjaga.Beberapa faktor yang mendorong kebutuhan tambahan anggaran antara lain:
1. Belum teralokasinya anggaran operasional di daerah dan Arab Saudi untuk percepatan tahapan penyelenggaraan haji.
2. Peningkatan biaya pegawai dan operasional akibat pembentukan struktur organisasi baru serta pengoperasian kantor vertikal di pusat, daerah, dan Arab Saudi.
3. Perluasan tugas kementerian, termasuk pembinaan, perizinan, pengawasan PIHK, PPIU, KPIHU, serta pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah.
4. Integrasi fungsi kesehatan haji, yang memerlukan pembiayaan tambahan untuk obat-obatan, peralatan medis, dan tenaga kesehatan yang melayani jemaah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menambahkan bahwa total kebutuhan anggaran Kementerian Haji dan Umrah tahun 2026 mencapai Rp 3.103.018.430.000. Penyiapan operasional penyelenggaraan haji pun dianggap tidak dapat ditunda.
"Dukungan terhadap realokasi dan penguatan anggaran menjadi sangat mendesak agar amanat UU Nomor 14 Tahun 2025 dapat dijalankan secara konsisten dan pelayanan jemaah tetap optimal," pungkas Dahnil.*
(d/dh)
OlehBambang Soesatyo.Rivalitas politik tidak boleh menumbuhkan benihbenih instabilitas negara dan jalannya pemerintahan. Maka, siapa saja
OPINI
JAKARTA Hari Jumat bagi umat Islam, terutama bagi muslimah, memiliki keistimewaan tersendiri. Selain sebagai hari yang penuh berkah, Jum
AGAMA
MEDAN Usulan alokasi minimal 35 persen APBD Kota Medan untuk kawasan Medan Utara kembali mengemuka. Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Medan,
NASIONAL
TANJAB TIMUR Seorang warga RT 14 RW 04, Kelurahan Parit Culum Satu, bernama Haidir, melaporkan kejadian pencurian ternak yang menimpanya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri kembali menambah satu tersangka baru dalam kasus dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL
MANADO Gempa bumi tektonik berkekuatan 7,6 magnitudo yang terjadi di perairan Bitung, Sulawesi Utara, Kamis pagi (2/4), menyebabkan dua
PERISTIWA
MANADO Setelah gempa bumi berkekuatan 7,6 magnitudo yang mengguncang perairan Bitung, Sulawesi Utara, Badan Meteorologi, Klimatologi, da
PERISTIWA
PADANGSIDIMPUAN SSB Harapan Putra berhasil melaju ke Grand Final Piala Peduli Sepakbola Usia 17 setelah menaklukkan Mitra Saroha FC deng
OLAHRAGA
PAPUA Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, mengungkapkan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan sebagai fondasi utama da
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Laga semifinal yang mempertemukan GLORY 99 FC dan PUTRA TAPANULI FC berakhir dengan kemenangan telak bagi tim kesebelasa
OLAHRAGA