JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan, sejak 2020 hingga kini, pemerintah telah mengambil alih sekitar 27.000 hektare lahan terlantar yang tidak dimanfaatkan sesuai fungsinya, baik berstatus Hak Guna Usaha (HGU) maupun Hak Guna Bangunan (HGB).
Pemerintah menindaklanjuti lahan yang terbengkalai melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.
Dengan regulasi baru ini, proses pengambilalihan tanah terlantar dipercepat menjadi 100 hari, jauh lebih singkat dibandingkan aturan sebelumnya, yaitu PP Nomor 20 Tahun 2019 yang memakan waktu 585 hari.Baca Juga:
"Dengan PP baru ini, proses penertiban jauh lebih cepat. Kalau sebelumnya butuh 585 hari, sekarang hanya 100 hari," kata Nusron di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).
Nusron menjelaskan, tanah yang sudah diserahkan ke Bank Tanah akan didistribusikan kembali kepada masyarakat yang benar-benar berminat memanfaatkan lahan tersebut.
Jika tanah tetap tidak dimanfaatkan, pemerintah berhak mengambil alih kembali dan menyerahkannya kepada rakyat yang siap mengelolanya.
"Tanah ini sudah diberikan kesempatan kepada pemiliknya untuk dimanfaatkan. Kalau tidak digunakan, negara berhak mengambil alih agar lahan bisa diberikan kepada rakyat yang membutuhkan dan bersemangat mendayagunakan," tegas Nusron.
Lahan yang diambil alih tersebar di berbagai wilayah, baik di Jawa maupun luar Jawa, sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong produktivitas tanah dan pemerataan akses lahan bagi masyarakat.*
(d/dh)
JAKARTA Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengutuk keras tindakan pengeroyokan terhadap seorang warga Kota Langsa yang terjadi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima piagam penghargaan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolo
PEMERINTAHAN
BATUBARA Penutupan Jalan Merdeka di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, memicu sorotan tajam dari masyarakat. Akses vital terseb
PERISTIWA
BULELENG Gubernur Bali Wayan Koster, siang tadi, secara simbolis menyerahkan bantuan kepada SD Negeri 5 Banjar yang terdampak banjir ban
NASIONAL
LABUHANBATU Eks Kepala BNI 46 Aek Nabara berinisial AH, pelaku penggelapan dana jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabara di Labuhanbatu y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengajak para pengusaha asal Jepang untuk menjalin kemitraan strategis dengan Dan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Ketenagake
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 20232024. Kali ini, KP
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Paripurna untuk penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menunjukkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melal
PEMERINTAHAN
