BANDA ACEH – Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menegaskan komitmen penuh negara dalam mempercepat pemulihan Aceh pascabencana sebagai prioritas nasional.
Selain itu, pembangunan kembali Aceh bukan sekadar pemulihan infrastruktur, tetapi juga manifestasi solidaritas kebangsaan yang menempatkan Aceh sebagai pilar penting keutuhan Indonesia.
Baca Juga:Pernyataan tersebut disampaikan Ketua MPR RI, H. Ahmad Muzani, saat pertemuan silaturahmi dan penyerahan bantuan untuk korban bencana di delapan kabupaten Aceh, di Kantor Pemerintah Provinsi Aceh, Selasa (10/2/2026).
Dalam kegiatan tersebut, hadir pula Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, Dr. Eddy Soeparno, S.H., M.H., Dr. H. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Com., M.Sc, serta Abcandra Muhammad Akbar Supratman, S.H.
Turut mendampingi Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Satgas Percepatan Pembangunan Pascabencana, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., Kepala BPOM Prof. Dr. Taruna Ikrar, M. Biomed, Ph.D., serta perwakilan fraksi-fraksi MPR RI.
Ahmad Muzani menegaskan, kunjungan ini merupakan tindak lanjut komunikasi intensif antara Pimpinan MPR RI dengan Gubernur Aceh terkait persoalan sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang dihadapi masyarakat akibat bencana besar akhir November 2025.
"Apa yang terjadi di Aceh adalah peristiwa yang melukai hati kita semua. Aceh adalah bagian dari NKRI. Sakit Aceh adalah sakit kita bersama," tegas Ahmad Muzani di hadapan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, S.E., serta kepala daerah kabupaten.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyebut dampak bencana sebagai "tsunami kedua" karena besarnya kerusakan sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Salah satu usulan penting adalah pembentukan badan rekonstruksi dan rehabilitasi khusus untuk mempercepat pemulihan, sebagaimana pascatsunami Aceh sebelumnya.
Ahmad Muzani juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras TNI, Polri, BNPB, dan seluruh jajaran pemerintah. "Hampir 99 persen listrik Aceh telah kembali menyala, dan akses jalan serta jembatan yang sempat terputus terus dipulihkan," ujarnya.
Di bidang kesehatan, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan memastikan rumah sakit dan puskesmas tetap melayani masyarakat terdampak.
Seluruh langkah ini dilakukan atas arahan langsung Presiden RI yang bertekad membangun Aceh lebih baik dari kondisi sebelum bencana.
Meskipun dalam keterbatasan, Pemerintah Provinsi Aceh tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pangan dalam menjalankan tradisi Meugang agar masyarakat dapat menyambut Ramadan dengan sukacita. Pimpinan MPR RI mendukung hal tersebut dengan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok.
"Kami berdiskusi mengenai prioritas bantuan, apakah untuk Meugang atau kebutuhan ibadah. Pemerintah Aceh memutuskan memprioritaskan pelaksanaan Meugang terlebih dahulu," jelas Ahmad Muzani.
Selain itu, Pimpinan MPR RI menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa 15.000 paket sembako dan 15.000 paket ibadah, yang akan disalurkan ke delapan kabupaten/kota terdampak, antara lain Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Pidie Jaya, Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.
"Kami ingin memastikan masyarakat Aceh tidak merasa sendiri. Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota akan terus bergandengan tangan. Aceh akan bangkit dan menjadi lebih baik," pungkas Ahmad Muzani.
Rangkaian kunjungan Pimpinan MPR RI diawali penyambutan di Bandara Sultan Iskandar Muda dengan Tari Ranup Lampuan khas Aceh, dan ditutup dengan pertemuan bersama ulama di Pondok Pesantren Mahyal Ulum Sibireh, Aceh Besar.
Kunjungan ini bukan sekadar seremoni, tetapi simbol solidaritas kebangsaan dan tekad pemulihan Aceh pascabencana.*
(ad)
TABANAN Pemerintah Provinsi Bali melalui Gubernur Wayan Koster menyerahkan bantuan secara simbolis senilai Rp 1 miliar untuk rehabilitas
PEMERINTAHAN
BINJAI Dialog interaktif bertajuk Mengenal Negara Iran dan Konflik yang Terjadi Saat Ini digelar di Ansari Cafe, Kota Binjai, Sumatera
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Indonesia mempercepat pengembangan bahan bakar nabati berbasis etanol sebagai respons terhadap tekanan krisis energi
EKONOMI
JAKARTA Amsal Christy Sitepu, videografer asal Sumatera Utara, mengungkapkan bahwa dirinya diintimidasi oleh seorang jaksa yang menangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan vonis bebas atau keputusan ringan bagi Amsal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI menggelar rapat bersama sejumlah akademisi untuk meminta masukan terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampa
POLITIK
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu&039ti, memulai sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau yang
PENDIDIKAN
JAKARTA Indonesia berduka atas gugurnya seorang anggota TNI yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) akibat seran
INTERNASIONAL
JAKARTA Suasana haru mewarnai rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI, Senin (30/3/2026). Videografer Amsal Christy Sitepu pecah tangis
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz 2026 berhasil membongkar jaringan peredaran senjata dan amunisi ilegal yang diduga memasok Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
