JAKARTA – Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi anggota DPRD.
Kegiatan yang berlangsung sejak 3 hingga 6 Februari 2026 di Jakarta ini mengusung tema "Profesionalisme DPRD dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan."
Bimtek ini menjadi wahana peningkatan kapasitas legislatif, terutama dalam hal tata kelola keuangan dan penganggaran berbasis kinerja.Baca Juga:
Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, menilai pelatihan ini sangat penting untuk memperkuat fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran secara akuntabel.
"Pemahaman mendalam terkait tata kelola keuangan daerah menjadi kunci agar DPRD mampu membuat kebijakan yang tepat dan transparan untuk masyarakat," ujarnya.
Radja Erland Hamzah, Kepala Pusat Data dan Informasi LPPM Universitas Moestopo, menekankan bahwa peningkatan kapasitas ini diharapkan menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas.
Ia menyoroti pentingnya transparansi fiskal sesuai Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumbawa dapat terwujud secara optimal.
Dalam forum Bimtek, peserta mendapatkan paparan teknis mengenai restrukturisasi belanja daerah, termasuk pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dan kewajiban belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen dari APBD.
Evaluasi terhadap kemandirian fiskal daerah juga menjadi fokus, dengan dorongan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.
Melalui sinergi ini, Universitas Moestopo menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong tata kelola pemerintahan profesional.
Bimtek ini diharapkan menjadi langkah konkret agar APBD Kabupaten Sumbawa menjadi instrumen efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di daerah.*
(dh)
TAPANULI SELATAN Insiden dugaan pelarangan dan pengusiran jurnalis saat meliput sengketa lahan antara Parsadaan Siregar Siagian dan PT A
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menerima audiensi Dewan Pimpinan Daerah Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Kota
NASIONAL
TAPANULI SELATAN Sengketa lahan adat antara Parsadaan Siregar Siagian dan PT Agincourt Resources (PT AR), pengelola Tambang Emas Martabe
NASIONAL
LAMPUNG Wakapolda Lampung, Brigjen Pol Drs Sumarto M.Si, menekankan pentingnya kepemimpinan yang profesional, berintegritas, dan adaptif
NASIONAL
MEDAN Pertumbuhan kota tidak lepas dari peran dunia usaha dan tenaga kerja. Pemko Medan menegaskan bahwa setiap persoalan antara perusah
NASIONAL
BANDAR LAMPUNG Inspektur Kodam (Irdam) XXI/Radin Inten, Brigadir Jenderal TNI Enjang, S.I.P., M.Han., memimpin kegiatan Karya Bakti dan
NASIONAL
BANDAR LAMPUNG Di bawah terik matahari Kamis (12/2/2026), halaman Kantor Kejaksaan Tinggi Lampung bergema dengan orasi Gerakan Masyaraka
NASIONAL
YAHUKIMO, PAPUA Seorang sopir mobil tangki air bersih, Suwono (62), menjadi korban penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) sa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEULABOH, ACEH Gempa bumi bermagnitudo 4,7 mengguncang wilayah Meulaboh, Aceh Barat, Kamis malam (12/2/2026) pukul 20.14 WIB. Berdasarka
NASIONAL
BADUNG Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali menggelar Diseminasi Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2026 di SwissBelhotel Rai
PEMERINTAHAN
