Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN – DPRD Kota Medan mendesak pemberian sanksi tegas bagi eks Camat Medan Maimun, Almuqarrom Natapradja, yang terjerat kasus judi online (judol) menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) senilai Rp 1,2 miliar.
Ketua Komisi I DPRD Medan, Reza Pahlevi Lubis, menyatakan pencopotan jabatan saja tidak cukup dan merekomendasikan pemecatan Almuqarrom dari status Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Kami merekomendasikan Wali Kota Medan untuk memberikan sanksi yang lebih tegas berupa pemecatan dari ASN. Pencopotan jabatan semata tidak memberikan efek jera," ujar Reza, Rabu (11/2).Baca Juga:
Reza menilai kasus ini menjadi cermin lemahnya pengawasan internal di Pemkot Medan.
DPRD sebelumnya telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Inspektorat dan Bagian Hukum Pemkot, serta memanggil pihak bank penyedia KKPD, meski pihak bank tidak hadir.
Wali Kota Medan, Rico Waas, menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti laporan masyarakat maupun audit internal untuk memeriksa seluruh ASN yang berpotensi terlibat praktik judi online.
"Ini menjadi bagian dari pemeriksaan internal dan tindak lanjut laporan masyarakat. Jika terbukti, ASN yang bersangkutan akan ditertibkan," ujar Rico.
Kasus ini bermula ketika Almuqarrom menggunakan KKPD untuk bermain judol senilai Rp 1,2 miliar, yang menimbulkan keprihatinan DPRD terkait etika dan integritas ASN. Pihak bank akan menangani mekanisme pengembalian dana terkait kasus ini.
DPRD menegaskan bahwa tindakan tegas terhadap Almuqarrom penting sebagai efek jera dan upaya menjaga integritas birokrasi di Medan.
Rencana pemanggilan kedua pihak terkait kasus ini akan digelar dalam RDP lanjutan untuk memastikan transparansi dan kepatuhan ASN terhadap etika.*
(ds/dh)
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK