Sabu 27 Kg Diselundupkan dalam Bodi Mobil, Dua Pemuda Aceh Ditangkap Polda Sumut
MEDAN Dua pemuda asal Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, M Ichsan (29) dan M Danil (30), ditangkap personel Subdit I Ditresnark
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – DPRD Kota Medan mendesak pemberian sanksi tegas bagi eks Camat Medan Maimun, Almuqarrom Natapradja, yang terjerat kasus judi online (judol) menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) senilai Rp 1,2 miliar.
Ketua Komisi I DPRD Medan, Reza Pahlevi Lubis, menyatakan pencopotan jabatan saja tidak cukup dan merekomendasikan pemecatan Almuqarrom dari status Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Kami merekomendasikan Wali Kota Medan untuk memberikan sanksi yang lebih tegas berupa pemecatan dari ASN. Pencopotan jabatan semata tidak memberikan efek jera," ujar Reza, Rabu (11/2).Baca Juga:
Reza menilai kasus ini menjadi cermin lemahnya pengawasan internal di Pemkot Medan.
DPRD sebelumnya telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Inspektorat dan Bagian Hukum Pemkot, serta memanggil pihak bank penyedia KKPD, meski pihak bank tidak hadir.
Wali Kota Medan, Rico Waas, menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti laporan masyarakat maupun audit internal untuk memeriksa seluruh ASN yang berpotensi terlibat praktik judi online.
"Ini menjadi bagian dari pemeriksaan internal dan tindak lanjut laporan masyarakat. Jika terbukti, ASN yang bersangkutan akan ditertibkan," ujar Rico.
Kasus ini bermula ketika Almuqarrom menggunakan KKPD untuk bermain judol senilai Rp 1,2 miliar, yang menimbulkan keprihatinan DPRD terkait etika dan integritas ASN. Pihak bank akan menangani mekanisme pengembalian dana terkait kasus ini.
DPRD menegaskan bahwa tindakan tegas terhadap Almuqarrom penting sebagai efek jera dan upaya menjaga integritas birokrasi di Medan.
Rencana pemanggilan kedua pihak terkait kasus ini akan digelar dalam RDP lanjutan untuk memastikan transparansi dan kepatuhan ASN terhadap etika.*
(ds/dh)
MEDAN Dua pemuda asal Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, M Ichsan (29) dan M Danil (30), ditangkap personel Subdit I Ditresnark
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah memfinalisasi rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur transportasi
NASIONAL
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak permohonan pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah y
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sumatera Utara, Titiek Sugiharti, mengajak seluruh anggota DWP untuk terus memberikan kont
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Perjanjian Helsinki atau Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki merupakan kesepakatan damai antara Pemerintah Republik In
NASIONAL
MEDAN Polisi menangkap pria berinisial EFS, 21 tahun, yang diduga menganiaya seorang perempuan berinisial EW, 23 tahun, di Jalan KL Yos
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD, 52 tahun, dinonaktifkan sementara dari jabatannya setelah ditangkap Satuan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah mempercepat relokasi 65 sekolah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penyelesaian admi
NASIONAL
MEDAN Sensus ekonomi dinilai memiliki peran penting dalam menyediakan data yang menjadi dasar pemerintah menyusun kebijakan dan program
EKONOMI
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai mendorong pemuda mengambil peran lebih besar dalam pembangunan daerah. Pesan itu disampaikan d
PEMERINTAHAN