Mendagri Tito Karnavian Minta Jajaran Kemendagri Dukung Penuh Transformasi dan Arah Kebijakan Presiden Prabowo

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penuh transformasi dan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan ini disampaikan saat acara Pelantikan Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pejabat Administrator di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Tito menekankan pentingnya memahami pemikiran strategis Presiden, khususnya dalam menghadapi dinamika geopolitik global dan perubahan paradigma pembangunan.

Baca Juga:

• DPRD Sumut Desak Pemerintah Perkuat Data BPJS PBI, Agar Layanan Kesehatan Tak Terganggu

Menurutnya, kata kunci bagi seluruh jajaran Kemendagri adalah transformasi, bahkan revolusi dalam cara berpikir dan bekerja.

"Artinya perubahan yang sangat mendasar, yang akan bergerak cepat, revolutif," ujar Tito. Ia menambahkan, ASN yang unggul dalam mengelola administrasi pemerintahan menjadi syarat penting untuk mewujudkan tata kelola negara yang baik.

Dalam konteks global yang semakin kompetitif, Tito menekankan pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan kemandirian di berbagai sektor, termasuk pangan, energi, dan ekonomi.

Program-program Presiden Prabowo dinilai mengarah pada penguatan ketahanan tersebut.

Tito juga menekankan peran strategis Kemendagri dalam mengawal kebijakan daerah agar selaras dengan program pemerintah pusat.

Seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah, hingga DPRD diminta memahami paradigma baru yang mengedepankan ekonomi sosial kerakyatan dan intervensi pemerintah untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat.

"Semuanya harus mengarah kepada satu titik: ekonomi sosial kerakyatan, dan dalam konteks internasional kita harus mengedepankan konsep self-reliance, mampu berdiri di atas kaki sendiri, mandiri," kata Tito.

Pernyataan Mendagri menegaskan transformasi birokrasi dan keselarasan kebijakan pusat-daerah menjadi kunci implementasi program prorakyat yang berpihak kepada masyarakat luas, sesuai visi Presiden Prabowo.*

(d/dh)

DPRD Sumut Desak Pemerintah Perkuat Data BPJS PBI, Agar Layanan Kesehatan Tak Terganggu

Universitas Moestopo Dorong Profesionalisme DPRD Sumbawa Lewat Bimtek Strategis Tata Kelola Fiskal dan Pembangunan Berkelanjutan

Tawuran di Belawan Picu Kekhawatiran Warga, Wakil Ketua DPRD Sumut Desak Penegakan Hukum Lebih Tegas

DPRD Sumut Siap Dukung Pemko Medan, Rico Waas Tekankan Kolaborasi Atasi Banjir dan Infrastruktur

Sosial Control Indonesia Investigasi Dugaan PSR Fiktif di Muara Batang Toru, Anggaran Miliaran Rupiah Diduga Disalahgunakan

Ahli Waris Daam bin Nasairin Datangi DPRD DKI Jakarta, Tuntut Ganti Rugi Lahan yang Digunakan Pemerintah Selama Puluhan Tahun