Polri Tegaskan Penetapan Tersangka Febrie Adriansyah dan Don Ritto Berdasarkan Dua Alat Bukti
JAKARTA Polri menegaskan penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, dan piha
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan tiga arah utama pembenahan pelayanan publik di Kota Medan, yakni percepatan digitalisasi, penyediaan sistem ambulans terintegrasi, serta pengembalian layanan pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan KTP ke tingkat kelurahan.
Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Tematik Pelaksanaan Pembangunan Kota Medan Tahun 2026 yang membahas peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan publik, Jumat (20/2/2026), di Kantor Wali Kota Medan.
Rapat dihadiri Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap, Sekretaris Daerah Wiriya Alrahman, Kepala Bappeda Ferry Ichsan, serta pimpinan perangkat daerah.Baca Juga:
Rico menyebut digitalisasi sebagai kunci reformasi birokrasi. Menurut dia, sistem digital mampu memangkas proses pelayanan yang selama ini lambat dan berbiaya tinggi.
"Digitalisasi memangkas proses yang memakan waktu dan biaya, masuk ke sistem yang lebih cepat dan efisien. Tapi sistem digital harus mudah dipakai masyarakat, jangan sampai malah mempersulit," ujarnya.
Ia menekankan transformasi digital tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga kesiapan pengguna dan integrasi antarsistem.
Perangkat daerah diminta memastikan aplikasi daerah tersinkronisasi dengan sistem pemerintah pusat agar tidak terjadi tumpang tindih layanan.
Selain itu, Rico mendorong desentralisasi layanan administrasi kependudukan.
Ia menyoroti beban pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang mencapai sekitar 1.600 warga per hari.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan layanan di tingkat kelurahan.
"Kalau Dukcapil bisa menyelesaikan KTP dalam sehari, kenapa kelurahan tidak bisa? Data sudah ada, tinggal verifikasi dan cetak. Jangan semua tersentralisasi," katanya.
Ia meminta integrasi sistem disiapkan agar warga dapat mengurus dokumen kependudukan di kantor wilayah terdekat tanpa harus datang ke kantor pusat layanan.
Langkah ini dinilai akan menghemat waktu dan meningkatkan kualitas pelayanan.
Di sektor kesehatan, Rico juga mendorong sistem tanggap darurat terintegrasi yang menghubungkan seluruh rumah sakit di Medan dalam satu jaringan digital.
Sistem tersebut dirancang agar panggilan darurat dapat mendeteksi lokasi dan langsung mengirim ambulans dari fasilitas kesehatan terdekat.
"Yang kita butuhkan respons di bawah 10 menit. Semua rumah sakit harus terkoneksi dalam satu sistem yang bisa membaca titik lokasi dan langsung mengirim tim terdekat," ujarnya.
Kerja sama ini direncanakan dituangkan dalam nota kesepahaman dengan rumah sakit pemerintah maupun swasta.
Rico menegaskan, keselamatan warga menjadi prioritas utama dalam program tersebut.
Ia meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti arahan tersebut dengan langkah konkret dan terukur.
"Tujuan akhirnya satu: pelayanan publik lebih cepat, efisien, dan bersih," kata Rico.*
(ad)
JAKARTA Polri menegaskan penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, dan piha
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yangon tengah menelusuri dugaan penyanderaan
INTERNASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan Jumat (17/7/2026) menjelang akhir pekan. Berdasarkan data pe
EKONOMI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan masih memiliki tunggakan pembayaran kepada pihak ketiga senilai Rp1,609 triliun yang ber
EKONOMI
JAKARTA PT Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Sumatera Utara (Sumut) mulai kembali normal sete
EKONOMI
DELI SERDANG Polisi mengamankan sopir dan kernet truk bermuatan air mineral yang diduga menjadi penyebab kecelakaan beruntun di Jalan Ja
PERISTIWA
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan pembayaran pengadaan motor listrik senilai Rp243,9 miliar telah diselesaikan pada tahun
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan siap disupervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani perkara dugaan ko
NASIONAL
JAKARTA Polri mengajak masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melanjutkan proses hukum dalam ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MALANG Presiden Prabowo Subianto meninjau mesin pengolah sampah sebelum menghadiri panen raya serentak program ketahanan pangan bersama
NASIONAL