Riza Chalid Masuk DPO! Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi Minyak Petral 2008-2015
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menunjuk Chandra Dalimunthe sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara.
Penunjukan itu tertuang dalam Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Nomor 800.1.1/573/II/2026 yang diterbitkan pada 19 Februari 2026.
Dalam keterangan tertulis yang diterima pada Sabtu (21/2/2026), Bobby menyatakan penunjukan tersebut dilakukan untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas PUPR Sumut agar program pembangunan infrastruktur tetap berjalan optimal.Baca Juga:
Chandra saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Provinsi Sumatera Utara.
Dengan penugasan tersebut, ia tetap menjalankan jabatan definitifnya sekaligus mengemban tanggung jawab tambahan sebagai Plt Kepala PUPR Sumut hingga ditetapkan pejabat sementara atau pejabat definitif sesuai ketentuan yang berlaku.
Penunjukan ini merujuk pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah melalui PP Nomor 17 Tahun 2020.
Selain itu, keputusan tersebut juga mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 mengenai kewenangan pelaksana harian dan pejabat sementara.
Di tingkat daerah, dasar hukum penunjukan merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 serta Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2023 tentang struktur organisasi perangkat daerah.
Bobby menekankan agar tugas tersebut dijalankan dengan profesional, penuh kehati-hatian, dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap penunjukan ini mampu menjaga stabilitas kinerja organisasi sekaligus mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah.*
(mi/dh)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Perusahaan teknologi Meta akhirnya mematuhi aturan pemerintah Indonesia terkait pembatasan usia pengguna media sosial. Kebijakan i
PEMERINTAHAN
BATU BARA Sebuah peristiwa mengejutkan terjadi di Desa Kampung Kelapa, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara. Sebatang pohon kela
PERISTIWA
TAPANULI SELATAN Upaya mendorong swasembada pangan nasional terus digencarkan di daerah. Salah satunya dilakukan oleh jajaran Polres Tapan
NASIONAL
TAKENGON Pengadilan Negeri Takengon menjatuhkan vonis terhadap empat terdakwa kasus penyalahgunaan wewenang dalam pencairan pembiayaan per
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyoroti wacana penghentian restitusi pajak yang muncul dalam upaya optimalisasi kebijakan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Koperasi Ferry Juliantono meresmikan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kampung Atuka, Distrik Mimika Tengah,
NASIONAL
PALEMBANG Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kembali melakukan penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi di sektor la
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Personel Polsek Idi Rayeuk, Polres Aceh Timur, menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu dengan mengamankan seorang pria bese
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komando Operasi (Koops) TNI Habema menggelar kegiatan bakti sosial di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, sebag
NASIONAL