Yaqut Cholil Qoumas vs KPK: Sidang Praperadilan Tertunda, Dugaan Pelanggaran Masih Menggunung
JAKARTA Sidang praperadilan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan
HUKUM DAN KRIMINAL
KABANJAHE – Pemerintah Kabupaten Karo kembali menorehkan prestasi di bidang pengelolaan keuangan negara.
Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, menerima Piagam Penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidikalang atas kinerja luar biasa dalam penyaluran dana transfer daerah.
Penghargaan dengan nomor KEP-44/KPN.0210/2026 ini diberikan atas pencapaian kategori "Sangat Baik" terkait Kinerja Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 di wilayah kerja KPPN Sidikalang.Baca Juga:
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Bupati, Selasa (24/2/2026), Bupati Karo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran OPD Pemkab Karo.
"Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen kita dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Dana transfer ke daerah memiliki peran krusial dalam menggerakkan roda pembangunan, sehingga efektivitas penyalurannya menjadi prioritas utama kami," ujarnya.
Piagam penghargaan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala KPPN Sidikalang, Gerry Maranatha Tambunan, tertanggal 23 Februari 2026.
Penilaian kategori "Sangat Baik" mengacu pada indikator kecepatan penyerapan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi penyaluran dana pusat ke daerah.
Bupati Karo berharap penghargaan ini memperkuat sinergi antara Pemkab Karo dengan KPPN Sidikalang dan instansi vertikal Kementerian Keuangan, sehingga dapat mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karo.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut jajaran pejabat Pemkab Karo dan perwakilan KPPN Sidikalang untuk mendiskusikan penguatan koordinasi fiskal di tahun anggaran berjalan.*
(dh)
JAKARTA Sidang praperadilan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menj
NASIONAL
DAIRI Warga Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mencabut izin operasional Satuan Pelayanan
KESEHATAN
DENPASAR Hujan deras yang mengguyur kawasan Jalan Dewi Sri, Kuta, memicu banjir cukup tinggi, memaksa warga dan sejumlah wisatawan terje
NASIONAL
DENPASAR Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ibu Putri Suastini Koster, memuji pementasan teater Jaratkaru Lampan lan Utang Waras Mekutang oleh
SENI DAN BUDAYA
BINJAI Pemerintah Kota Binjai memperoleh Opini Ombudsman Republik Indonesia dengan kategori Kualitas Sedang dan nilai akhir 75,87 dalam
PEMERINTAHAN
TAPANULI SELATAN Polemik aktivitas pertambangan di Tapanuli kembali memanas. Sekretaris Jenderal Parsadaan Marga Pulungan, Muhammad Erwi
POLITIK
MEDAN, 24 Februari 2026 Pemerintah Kabupaten Asahan menerima Opini Ombudsman RI atas Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun berhasil meraih predikat Opini Kualitas Sedang Tanpa Maladministrasi dalam Survei Penilaian K
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan proyek gas abadi Blok Masela di Maluku Utara dapat mulai berproduksi gas alam
EKONOMI