Usai Jadi Saksi Dokter Tifa, Politikus PSI Dian Sandi Ngaku Bahagia: Biar Terbuka Terang Benderang
JAKARTA Direktur Media Sosial Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, mengaku bahagia setelah memberikan kesaksian dalam s
NASIONAL
HUMBAHAS — Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH, memimpin rapat mediasi antara PT. Energy Sakti Sentosa (ESS) dan masyarakat bermarga Pardosi terkait klaim tanah adat di Desa Tukka Dolok, Kamis (26/2/2026), di ruang Rapat Setdakab Humbang Hasundutan.
Rapat ini dihadiri Forkopimda, Wakapolres Humbang Hasundutan, Kompol M. Nainggolan, SH, M.Si, perwakilan Kajari Humbang Hasundutan, Pabung Dandim 0210/TU, jajaran OPD, Camat Pakkat, Kepala Desa Purba Bersatu, Pakkat Hauagong, dan Tukka Dolok.
Permasalahan mencuat setelah warga bermarga Pardosi mengklaim lahan yang digunakan PT. ESS sebagai tanah adat mereka.Baca Juga:
Warga sempat memasang portal dan tenda di lokasi, sehingga aktivitas pembangunan PLTA Pakkat sempat terhenti.
Kuasa hukum warga menyatakan status lokasi berstatus quo hingga adanya putusan resmi, yang dijadwalkan sidangnya pada 4 Maret 2026.
Rapat mediasi ini merupakan tindak lanjut dari peninjauan lapangan pemerintah pada 23 Februari 2026 serta keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 44 Tahun 2026 tentang Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Bupati menegaskan peran pemerintah untuk membina dan mengevaluasi pengawasan perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Mediasi ini bertujuan mencari solusi melalui musyawarah mufakat dengan prinsip adil, transparan, dan netral. Kami pastikan penyelesaian konflik dilakukan secara damai, mengedepankan kepastian hukum, serta menjaga kondusivitas wilayah demi keberlanjutan pembangunan dan investasi," ujar Bupati.
PT. ESS menjelaskan bahwa pembangunan PLTA Pakkat dimulai sejak 2014 dan mulai beroperasi pada 2016.
Dalam forum mediasi, peserta rapat memberikan masukan konkret untuk merumuskan opsi penyelesaian terbaik bagi semua pihak.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa perusahaan dapat menjalankan aktivitasnya seperti biasa karena belum ada putusan pengadilan.
Rapat ini menjadi bukti komitmen Pemkab Humbang Hasundutan dalam menyelesaikan konflik agraria secara damai, menjaga investasi, dan tetap memprioritaskan kepastian hukum bagi seluruh warga dan perusahaan.*
(ad)
JAKARTA Direktur Media Sosial Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, mengaku bahagia setelah memberikan kesaksian dalam s
NASIONAL
MEDAN Closing statement paling keras disampaikan Abyadi Siregar dalam Dialog Publik Benang Kusut Konflik Agraria Investasi atau Perampasa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berperan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Maruli Siahaan, menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto d
NASIONAL
JAKARTA Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Jaya Center Foundation, Budi Mulyawan, mengapresiasi sejumlah langkah pembenahan yang dila
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara mengungkap motif penembakan yang menewaskan anggota organisasi masyarakat (ormas) berinisial DN (40) di Kecam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, menegaskan pemungutan retribusi daerah tidak boleh hanya berorienta
PEMERINTAHAN
MEDAN Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim mengakui menerima uang Rp900 juta yang dipersoalkan dalam perkara dugaan suap pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyiapkan skema pelatihan vokasi selama empat bulan yang terintegrasi dengan indust
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui deteks
PEMERINTAHAN