MEDAN — Sebuah video yang memperlihatkan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, meninggalkan rapat virtual bersama sejumlah pejabat pemerintah pusat beredar luas di media sosial pada Senin, 2 Maret 2026.
Dalam rekaman yang diunggah akun Instagram @gubsubobby, Bobby tampak menyampaikan kekecewaan terhadap minimnya alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk wilayah Sumatera Utara sebelum akhirnya keluar dari forum rapat.
"Menko saja protes, siapa yang mengatur ini. Sudahlah, cabut kitalah. Enggak jelas ini," ujar Bobby dalam video tersebut.Baca Juga:
Usai rapat, Bobby menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima alokasi anggaran penanganan bencana sebesar Rp2,11 triliun.
Angka itu, menurut dia, jauh dari kebutuhan riil di lapangan.
Pemerintah pusat, kata Bobby, menetapkan total dana penanganan bencana sebesar Rp56 triliun untuk tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Namun porsi yang diterima Sumut dinilai tidak mencerminkan skala kerusakan dan jumlah korban.
Ia menegaskan, perhitungan kebutuhan anggaran daerah mengacu pada dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang telah diverifikasi lintas kementerian, termasuk oleh Badan Pusat Statistik dan dimasukkan dalam perencanaan pembangunan nasional.
Data Pemerintah Provinsi mencatat banjir dan longsor melanda 18 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Bencana tersebut berdampak pada sekitar 1,8 juta jiwa.
Ribuan rumah dilaporkan rusak atau hilang, sementara korban meninggal mencapai 376 orang dan 40 lainnya masih dinyatakan hilang.
Menurut Bobby, jika mengacu pada indikator dampak, korban, dan tingkat kerusakan, Sumatera Utara termasuk wilayah dengan kondisi terparah setelah Aceh.
"Kalau dilihat dari jumlah korban dan kerusakan, seharusnya anggaran tidak segitu. Ini yang kami pertanyakan dasar perhitungannya," ujarnya.
Berdasarkan hasil verifikasi lintas kementerian, kebutuhan dana pemulihan Sumatera Utara diperkirakan mencapai Rp30,56 triliun.
Namun dalam Rencana Induk (Renduk) nasional, provinsi ini hanya memperoleh sebagian kecil dari total anggaran yang tersedia.
Bobby berharap pemerintah pusat masih membuka ruang revisi agar alokasi dana dapat disesuaikan dengan kondisi faktual di lapangan.
"Semoga masih ada perbaikan. Karena tolak ukur bencana itu dampak dan korbannya," kata dia.*
(tm/ad)
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, untuk menjadi pihak ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
