BREAKING NEWS
Kamis, 11 Juni 2026

Perbedaan Persepsi Warga soal Penataan Lokasi Daging Non-Halal, Wali Kota Medan: Pro dan Kontra Biasa, Yang Penting Persaudaraan Tetap Terjaga

Abyadi Siregar - Selasa, 03 Maret 2026 20:47 WIB
Perbedaan Persepsi Warga soal Penataan Lokasi Daging Non-Halal, Wali Kota Medan: Pro dan Kontra Biasa, Yang Penting Persaudaraan Tetap Terjaga
Silaturahmi antara jajaran pengurus Forkala Kota Medan dan FPK dengan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di rumah dinas Wali Kota, Selasa (3/3/2026). (foto: Pemko Medan)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

MEDAN – Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai silaturahmi antara jajaran pengurus Forum Komunikasi Lembaga Adat (Forkala) Kota Medan dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dengan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di rumah dinas Wali Kota, Selasa (3/3/2026).

Pertemuan ini tidak hanya sebagai ajang bersilaturahmi, tetapi juga menjadi ruang diskusi terbuka terkait dinamika masyarakat, termasuk menanggapi Surat Edaran Wali Kota Medan Nomor 500-7.1/1540 tentang penataan lokasi dan pengelolaan limbah penjualan daging non-halal.

Ketua Forkala Kota Medan, Datuk Adil Freddy, menegaskan dukungan lembaganya terhadap kebijakan pemerintah.

Baca Juga:

Menurutnya, perbedaan persepsi di masyarakat adalah wajar, tetapi tidak boleh menimbulkan kesalahpahaman apalagi memecah persaudaraan.

"Kami mendukung langkah Pak Wali Kota dalam menata Kota Medan. Jika ada persepsi yang kurang tepat, akan kami sampaikan kepada masyarakat agar dipahami secara utuh," kata Datuk Adil, didampingi Ketua FPK Delyuzar, Sekretaris Forkala Arwin Harahap, serta Martinus Lase dan Abdul Rajab Pasaribu.

Martinus Lase, perwakilan masyarakat Nias yang hadir, menyatakan kesiapannya membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mendukung kebijakan pemerintah.

Wali Kota Medan, Rico Waas, mengapresiasi masukan dari Forkala dan FPK.

Menurutnya, kebijakan yang diterbitkan bukan untuk melarang, tetapi untuk menata agar Kota Medan tetap kondusif.

"Dalam setiap kebijakan pasti ada perbedaan persepsi. Pro dan kontra itu biasa, yang penting kita tetap bersaudara," kata Rico Waas didampingi Asisten Pemerintahan dan Sosial Muhammad Sofyan dan Kepala Kesebangpol Andi Mario.

Rico Waas menegaskan bahwa Surat Edaran tersebut tidak dicabut. Namun, jika diperlukan, akan dilakukan penyempurnaan dengan mengakomodasi masukan masyarakat tanpa menghilangkan esensi kebijakan.

Melalui pertemuan ini, Forkala dan FPK menegaskan sikapnya untuk berdiri bersama Pemko Medan dalam menjaga kondusivitas kota serta memastikan kebijakan yang diterbitkan dapat dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat.*


(ad)

Editor
: Adelia Syafitri
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Pemkot Binjai Genjot Validasi Data Pengungsi Bencana Sumatera Agar Bantuan Tepat Sasaran
PTTUN Medan Tegaskan Kemenangan Pemkab Deli Serdang atas Eks Kades Paluh Kurau, Pemecatan Sah!
Puluhan Warga Ketol Unjuk Rasa di DPRK Aceh Tengah, Tuntut Penanganan Bencana dan Infrastruktur
Timur Tengah Memanas! Bagaimana Nasib WNI Asal Sumut? Kesbangpol Angkat Bicara
Billboard Wajib Diganti Videotron dan Kabel Semrawut Diturunkan ke Bawah Tanah, Ini Instruksi Bobby Nasution
Harmonisasi Lima Ranperda Gianyar, Kemenkum Bali Pastikan Regulasi Daerah Bebas Tumpang Tindih
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru