MEDAN – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Surya, menyambut baik keputusan Pemerintah Pusat yang menambah alokasi dana transfer ke daerah (TKD) untuk Sumut dari Rp4,3 triliun menjadi Rp6,3 triliun pada 2026.
Apresiasi disampaikan usai Surya mengikuti Sosialisasi Surat Edaran tentang Penyesuaian TKD Tahun Anggaran 2026 dalam APBD, yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual dari kediamannya di Medan, Kamis (5/3/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah daerah dari Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat.Baca Juga:
Surya menekankan, tambahan dana TKD sangat dibutuhkan untuk pemulihan pascabencana.
"Kalau sudah ada regulasinya, kita bisa segera menggunakan dana itu tanpa menunggu tahapan Perubahan APBD," ujarnya, seraya menyebut pentingnya dukungan regulasi agar penyaluran dana lebih cepat.
Mendagri Tito Karnavian menambahkan, kebijakan ini merupakan arahan Presiden RI Prabowo Subianto dan DPR RI untuk memperkuat fiskal daerah.
Alokasi dana yang sebelumnya hanya untuk 18 kabupaten/kota terdampak kini diperluas menjadi 33 kabupaten/kota di Sumut, dan kebijakan serupa berlaku untuk Aceh dan Sumbar.
Kebijakan tersebut ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 dan surat edaran Mendagri yang mengatur teknis penggunaan dana oleh pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan bahwa masa tanggap darurat telah berakhir dan memasuki tahap transisi darurat ke pemulihan.
Bantuan difokuskan untuk memulihkan korban bencana agar dapat bangkit kembali. Meski terdapat kendala data valid di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah akibat banjir bandang susulan, pemerintah menargetkan pemindahan warga dari tenda pengungsian ke hunian sementara (Huntara) selesai sebelum Hari Raya Idulfitri.
Dalam masa transisi, kepala daerah tetap dapat mengajukan kebutuhan darurat seperti sandang dan pangan, yang dapat didukung melalui dana siap pakai BNPB.*
(dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil suami dan anak Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, terkait kasus dugaan korupsi p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) memastikan pemerintah negaranegara di Timur Tengah tidak merekomendasikan
NASIONAL
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo, mengungkapkan isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, J
POLITIK
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terus melakukan diplomasi agar dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping dapat
INTERNASIONAL
DENPASAR Polda Bali memastikan bahwa potongan tubuh yang ditemukan di Pantai Ketewel, Sukawati, Gianyar, merupakan korban penculikan war
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkum) Bali memperkuat komitmennya dalam memperluas akses keadilan bagi mas
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun, Ny. Hj Darmawati Anton Achmad Saragih, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) TP PKK di kantor
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun menggelar operasi pasar murah di dua kecamatan, yakni Kecamatan Siantar dan Kecamatan Pematan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah menyatakan Indonesia masih membutuhkan tambahan sekitar 150 ribu insinyur dalam beberapa tahun ke depan guna mendukun
EKONOMI
JAKARTA Ulama Yahya Zainul Ma&039arif atau yang dikenal sebagai Buya Yahya mengajak masyarakat untuk mendoakan Presiden Prabowo Subian
NASIONAL
