Usai Gantikan Purbaya, Menkeu Suahasil Diminta Segera Bereskan Kewajiban Pembiayaan Whoosh
JAKARTA Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Labib meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara segera memastikan penyele
EKONOMI
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pemerintah daerah wajib memasukkan program pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Instruksi ini disampaikan sebagai tindak lanjut implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, serta turunan dari PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).
"Tugas kami adalah mengawal program ini menjadi mainstream di RPJMD maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Semua daerah akan didukung secara penuh agar implementasinya efektif," ujar Tito usai rapat koordinasi dengan K/L terkait di Gedung Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026).Baca Juga:
Dalam implementasinya, Kemendagri akan melibatkan tiga Organisasi Perangkat Daerah utama, yaitu Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA).
Pemda akan dikawal melalui Musrenbang dan anggaran APBD akan diarahkan untuk mendukung program ini.
Selain itu, Mendagri juga menyiapkan insentif bagi pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan pembatasan akses media sosial anak dengan baik.
Bentuk penghargaan ini tidak hanya berupa piagam, tetapi juga dana insentif yang akan diberikan bersama koordinasi dengan Meutya Hafid.
Pembatasan akses ini akan menargetkan layanan populer di kalangan anak-anak, termasuk YouTube, TikTok, Facebook, Threads, Instagram, X, Bigo Live, dan Roblox.
Langkah ini dilakukan agar anak-anak terhindar dari konten yang tidak layak, perundungan siber, dan risiko kejahatan online lainnya.
"Anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata di dunia maya. Pemerintah hadir agar orangtua tidak lagi sendirian menghadapi algoritma digital," kata Meutya.
Dengan instruksi Mendagri ini, program pembatasan akses media sosial untuk anak-anak di bawah umur diharapkan menjadi bagian strategis dari pembangunan daerah lima tahunan, sekaligus mendapatkan dukungan anggaran yang memadai.*
(k/dh)
JAKARTA Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Labib meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara segera memastikan penyele
EKONOMI
DELI SERDANG Sapu lidi asal Sumatera Utara semakin diminati pasar Asia. Nilai ekspor komoditas tersebut sepanjang 2026 hingga awal Septe
PERTANIAN AGRIBISNIS
BATU BARA Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian bersama Wakil Bupati Syafrizal menerima audiensi dan silaturahmi Himpunan Mahasiswa Islam
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian menerima audiensi perwakilan PT Hijau Surya Biotechindo untuk membahas peluang kerja sama
PEMERINTAHAN
BATU BARA Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggar
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian mengapresiasi peran Karang Taruna Kabupaten Batu Bara dalam menjalankan kegiatan sosial da
PEMERINTAHAN
JAKARTA Perkembangan teknologi digital mengubah cara masyarakat memperoleh informasi dan mengakses berbagai pelayanan. Informasi yang se
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti penggunaan anggaran pemerintah daerah yang dinilai belum optimal untuk mendukung pembangu
NASIONAL
JAKARTA Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan proses rotasi sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) p
POLITIK
JAKARTA Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto membantah pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Men
NASIONAL