37 Siswa dan Guru di Timor Tengah Selatan Diduga Keracunan MBG
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
JAKARTA— Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengumumkan penyesuaian operasional transportasi di Bali selama perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948.
Selama 24 jam pada 19 hingga 20 Maret 2026, seluruh penerbangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan layanan penyeberangan di Bali akan dihentikan sementara untuk menghormati pelaksanaan Catur Brata Penyepian.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa penyesuaian operasional ini bertujuan untuk mendukung perayaan Nyepi sekaligus memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang akan bepergian sebelum dan setelah hari besar tersebut.Baca Juga:
"Kami mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan lebih awal dan memperhatikan jadwal operasional yang berlaku, agar perjalanan tetap tertib dan aman," ujar Dudy, Senin, 16 Maret 2026.
Menurut rencana, penghentian operasional transportasi dimulai pada Kamis, 19 Maret 2026, pukul 06.00 WITA hingga Jumat, 20 Maret 2026, pukul 06.00 WITA.
Selama periode tersebut, seluruh penerbangan domestik dan internasional akan dihentikan di Bandara Ngurah Rai, sementara layanan penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang, Jawa Timur, menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali, juga akan dihentikan mulai Rabu, 18 Maret 2026, pukul 17.00 WIB hingga Jumat, 20 Maret 2026, pukul 06.00 WITA.
Layanan pelayaran pada lintasan Padang Bai–Lembar juga akan menyesuaikan dengan menghentikan operasionalnya selama Nyepi dan kembali dibuka setelahnya.
Di sektor darat, Terminal Tipe A Mengwi, salah satu terminal utama di Bali, akan membatasi keberangkatan bus antarkota antarprovinsi pada H-1 Nyepi dan menghentikan operasionalnya selama hari raya berlangsung.
Penyesuaian ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakat Bali yang merayakan Nyepi, sekaligus menjaga keselamatan transportasi.
Pemerintah juga berharap masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan perubahan jadwal transportasi dan mengikuti arahan petugas yang bertugas di lapangan.
Menhub Dudy Purwagandhi juga mengingatkan operator transportasi untuk memastikan armada dan infrastruktur transportasi dalam kondisi siap dan memenuhi standar keselamatan.
"Kami meminta seluruh operator untuk berkoordinasi dengan instansi terkait dan memastikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," tandasnya.
Sebagai tambahan, Kementerian Perhubungan mengimbau agar masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke atau dari Bali memperhatikan jadwal operasional terbaru dan merencanakan perjalanan dengan baik agar dapat menikmati liburan dengan aman dan nyaman.*
(dw/dh)
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
ASAHAN Wakil Bupati Asahan, Rianto, menegaskan komitmen kuatnya dalam menjaga kelestarian infrastruktur jalan. Ia mengimbau para pengusa
PEMERINTAHAN
BANTEN Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji mengunjungi wilayah adat Baduy di Kabupaten Lebak, Ba
NASIONAL
JAKATA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengklarifikasi polemik rencana penentuan status aktivis HAM oleh tim asesor yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam 23 tahun ke depan dinilai belum realistis tanpa tr
EKONOMI
JAKARTA Mantan istri komedian Andre Taulany, Rien Wartia Trigina atau Erin, melaporkan balik asisten rumah tangganya berinisial HW ke Po
ENTERTAINMENT
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Belawan menuntut hukuman mati terhadap terdakwa Aditya Ramdani dalam perkara peredaran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari meminta masyarakat tidak terjebak pada potongan pernyataan dalam p
NASIONAL
BATU BARA Masyarakat Kabupaten Batu Bara kini sedang menanggung beban ganda. Dua kebutuhan pokok vital, yakni gas Elpiji 3 kg dan minyak
EKONOMI
BANDA ACEH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh meminta Pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur pembatasa
PEMERINTAHAN