MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, mengeluarkan Surat Edaran Nomor 700.1.2.3/2047/2026 pada 10 Maret 2026 yang bertujuan untuk mencegah praktik korupsi dan pengendalian gratifikasi selama periode hari raya.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sumut untuk meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan publik, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Sulaiman Harahap, menyampaikan hal tersebut dalam Webinar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut, yang diadakan secara daring pada Senin (16/3/2026).Baca Juga:
Webinar ini bertema "Sucikan Hati Teguhkan Integritas, Tolak Gratifikasi" dan dihadiri oleh ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 33 kabupaten/kota di Sumut.
Sulaiman menegaskan pentingnya membangun kesadaran batin mengenai pentingnya integritas di kalangan ASN, yang harus dimulai dengan kejujuran dalam diri masing-masing.
"Pemberantasan korupsi harus dimulai dari pembangunan kesadaran batin, dari kejujuran dalam diri kita masing-masing," ujarnya.
Surat edaran ini menjadi pedoman bagi ASN di Sumut untuk menghindari gratifikasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan merusak integritas.
Sulaiman juga menekankan bahwa pemahaman mengenai gratifikasi, termasuk batasan dan kewajiban pelaporannya, harus menjadi pengetahuan dasar yang wajib dimiliki oleh setiap ASN.
Dalam kesempatan yang sama, Widyaiswara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Manoto Togatorop, mengungkapkan dua agenda utama yang menjadi fokus dalam pencegahan gratifikasi, yaitu konsep integritas dan pengendalian gratifikasi.
Ia menjelaskan bahwa integritas seseorang dapat dijaga dengan langkah-langkah preventif, seperti memproteksi diri, membangun reputasi, menegakkan nilai integritas dalam tim, serta memperkuat pola konsumsi yang sehat.
Togatorop juga memaparkan dua jenis gratifikasi yang harus dipahami oleh setiap ASN: gratifikasi yang wajib dilaporkan dan yang tidak wajib dilaporkan.
"Setiap ASN harus berani menolak gratifikasi, bekerja sesuai regulasi, menjaga profesionalitas dan akuntabilitas, serta memastikan setiap keputusan birokrasi dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum," ujarnya.
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang menegaskan bahwa seluruh alat dan mesin pertanian (alsintan) milik pemerintah ya
PERTANIAN AGRIBISNIS
BINJAI Pemerintah Kota Binjai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kemen
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan memperkuat soliditas Kot
PEMERINTAHAN
MEDAN Penerangan Jalan Umum (PJU) di ruas Jalan Sultan Serdang, khususnya akses dari Simpang Kayu Besar menuju Bandara Kualanamu, saat i
NASIONAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah m
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memastikan bahwa Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumut telah membuka layanan aduan b
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ahli Digital Forensik, Josua Sinambela, mengkritik keras permohonan Restorative Justice (RJ) yang diajukan oleh Rismon Sinipar,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Penyiraman air keras yang dialami oleh Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, pada Kamis malam, 12 Maret 2026, semakin terang
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran dengan tegas membantah klaim Amerika Serikat (AS) yang menyebutkan bahwa angkatan laut mereka telah dilumpuhkan. Juru Bicar
INTERNASIONAL
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengemukakan pandangannya terkait wacana pemotongan gaji pejabat negara sebagai da
NASIONAL
