TAPTENG – Wakil Ketua DPRD Tapanuli Tengah, Joneri Sihite, meminta Bupati Masinton Pasaribu mengevaluasi hasil seleksi Direktur Perusahaan Umum Daerah (PUD) Air Minum Mual Nauli yang menetapkan mantan narapidana kasus korupsi sebagai pejabat terpilih.
Permintaan itu muncul setelah panitia seleksi menetapkan B Sondang H Lumban Gaol sebagai Direktur PUD Air Minum Mual Nauli.
Penetapan tersebut tertuang dalam surat keputusan panitia seleksi bernomor 15/Pansel-Mual Nauli/2026.Baca Juga:
Dalam surat yang ditandatangani Ketua Tim Seleksi, Binsar TH Sitanggang, disebutkan bahwa keputusan tersebut bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
Namun, polemik muncul karena salah satu syarat seleksi menyebutkan bahwa calon direktur tidak boleh pernah dihukum atas tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau daerah.
Berdasarkan penelusuran, Sondang pernah divonis bersalah dalam kasus korupsi proyek pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
Putusan tersebut tercatat dalam sistem informasi penelusuran perkara di Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara 59/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn.
Dalam putusan banding, Sondang dijatuhi hukuman tiga tahun penjara serta denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan.
Menanggapi hal itu, Joneri menilai penunjukan tersebut tidak sejalan dengan prinsip seleksi yang telah ditetapkan. Ia meminta kepala daerah melakukan evaluasi menyeluruh.
"Alangkah baiknya Pak Bupati mengevaluasi. Jangan orang yang tidak memenuhi syarat didudukkan," ujar Joneri, Selasa, 17 Maret 2026.
Ia juga mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas, termasuk dalam pengisian jabatan strategis di badan usaha milik daerah.
Menurut dia, masih banyak sumber daya manusia di Tapanuli Tengah yang dinilai memenuhi kriteria tanpa memiliki rekam jejak hukum.
Hingga berita ini ditulis, Bupati Masinton Pasaribu belum memberikan tanggapan resmi terkait polemik tersebut.*
(d/ad)
JAKARTA Wacana penghematan energi bukan hanya menjadi perhatian Indonesia. Di tengah gejolak pasokan minyak dan gas global, sejumlah neg
EKONOMI
JAKARTA Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyoroti sejumlah kendala utama dalam penanganan pascabencana di wilayah dataran rendah S
PERISTIWA
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, menegaskan bahwa kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Aktivitas pertambangan emas di Martabe, Sumatera Utara, kembali berjalan setelah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengembalika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons kritik keras Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) terkait perubahan status tahan
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Seorang mitra Badan Gizi Nasional (BGN), Hendrik Irawan, menjadi sorotan publik setelah mengunggah video dirinya berjoget di dalam
NASIONAL
MEDAN Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman, dijadwalkan memasuki masa pensiun pada Juli 2026. Menjelang berakhirnya masa jabata
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat adanya puluhan titik panas di sejumlah wilayah Sumatera Utara pada R
PERISTIWA
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara menggagalkan upaya penyelundupan narkotika skala besar di jalur perair
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir, memimpin apel pagi perdana usai libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah di halaman Kan
PEMERINTAHAN
