WFH Sehari Seminggu Segera Diterapkan, Pemerintah Tunggu Lampu Hijau Presiden

JAKARTA — Pemerintah tengah mengkaji penerapan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai salah satu langkah antisipatif menghadapi potensi kenaikan harga energi akibat konflik di Timur Tengah.

Kebijakan ini masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pembahasan skema WFH tersebut telah mengerucut dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Baca Juga:

• Pemerintah Perkirakan Dana Rekonstruksi Bencana Sumatra Capai Rp130 Triliun

Dalam rapat tersebut, mayoritas peserta disebut telah menyatakan persetujuan terhadap penerapan WFH satu hari secara serentak.

"Sudah hampir mengarah kepada mayoritas setuju (WFH) satu hari dalam seminggu," ujar Tito di Jakarta, Rabu, 25 Maret 2026.

Menurut Tito, selain skema WFH, pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi untuk merespons dinamika global yang berpotensi mempengaruhi perekonomian domestik.

Namun, rincian kebijakan tersebut belum dapat diumumkan karena masih harus dilaporkan kepada Presiden.

Ia menegaskan, keputusan akhir terkait kebijakan-kebijakan tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo. Setelah mendapat persetujuan, pemerintah akan mengumumkan secara resmi mekanisme dan pihak yang akan menyampaikan kebijakan tersebut ke publik.

"Setelah Presiden mengambil keputusan, baru nanti akan diumumkan," kata dia.

Tito juga menilai penerapan WFH bukan hal baru bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun pemerintah daerah. Pengalaman selama pandemi COVID-19 menjadi acuan bahwa sistem kerja fleksibel tetap memungkinkan pelayanan publik berjalan.

Ia menyebutkan, instansi yang menangani layanan esensial seperti transportasi, kesehatan, dan kebersihan tetap harus beroperasi penuh meski skema WFH diterapkan.

Untuk pemerintah daerah, khususnya kepala daerah baru, akan diberikan arahan teknis agar implementasi kebijakan tidak mengganggu layanan publik.

"Hal-hal esensial seperti angkutan, rumah sakit, dan kebersihan tetap harus jalan," ujarnya.*

(d/dh)

Pemerintah Perkirakan Dana Rekonstruksi Bencana Sumatra Capai Rp130 Triliun

Tiket KA Eksekutif Lebih Murah, KAI Sumut Tebar Promo Pascaarus Balik

Pemkot Medan Siapkan Pembenahan Medan Zoo, Fokus Satwa Endemik Sumatera

Apel Perdana Pasca Lebaran, Wali Kota Medan Ajak ASN “Tancap Gas” Bangun Kota

Mendagri Tito Sebut Lumpur dan Tumpukan Kayu Jadi Tantangan Terberat Pascabencana Sumatra

PDIP Tegaskan DPR Berhak Panggil Pemerintah dan TNI Selidiki Dugaan Keterlibatan Intelijen dalam Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus