Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
MEDAN – Proyek revitalisasi Lapangan Merdeka Medan hingga kini belum rampung sepenuhnya, meski sebelumnya Pemerintah Kota Medan menargetkan penyelesaian pada 10 Februari 2026.
Beberapa fasilitas, seperti lahan parkir, basement, dan trek jogging, masih belum dapat digunakan.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, saat ditemui pada Kamis (26/3/2026) menyatakan, "Nanti kita lihat, kalau sudah selesai kita fungsikan."Baca Juga:
Mengenai proses serah terima dari kontraktor kepada Pemkot Medan, Rico mengatakan akan melakukan pengecekan lebih lanjut.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap meninjau proyek revitalisasi dan mencatat perkembangan signifikan, meski pengerjaan sempat tertunda akibat banjir yang merusak plafon di area basement.
Menurut Zakiyuddin, tambahan waktu 50 hari telah diberikan agar proyek dapat diselesaikan dengan kualitas yang baik.
Zakiyuddin berharap revitalisasi ini dapat mendukung aktivitas masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian kota.
"Yang penting ini cepat selesai dan nantinya bisa banyak menyerap tenaga kerja," ujarnya. Selain itu, pihaknya juga akan membahas pengelolaan Lapangan Merdeka bersama Wali Kota agar fasilitas ini segera dapat dimanfaatkan sebelum Lebaran.
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (Perkim) bersama kontraktor telah menuntaskan sejumlah titik sumber air untuk mencegah banjir ulang, sambil menyelesaikan lantai parkir, area hall, dan tenant yang masih memerlukan pembersihan.
Proyek revitalisasi Lapangan Merdeka menjadi salah satu ikon ruang terbuka hijau di pusat Kota Medan, diharapkan selesai tepat waktu dan siap dimanfaatkan masyarakat serta mendukung kegiatan ekonomi lokal.*
(ds/dh)
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI