Negara Punya Rp30 Juta untuk Melatih Manajer Kopdes, Mengapa Gaji Guru PPPK Masih Tertunda?
Oleh Raman KrisnaANGGARAN negara pada hakikatnya adalah uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus mampu dip
OPINI
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, secara tegas menyalahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah yang dinilai lambat dalam mengurus administrasi terkait pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap).
Hal ini berimbas pada lamanya proses pembangunan untuk para penyintas banjir yang terus menunggu kepastian tempat tinggal yang layak.
Menurut Bobby Nasution, dirinya sudah berulang kali meminta agar Bupati Tapanuli Tengah mempercepat proses administrasi agar pembangunan bisa berjalan lancar.Baca Juga:
Ia bahkan menurunkan Asisten Pemerintahan, Basarin, untuk membantu Pemkab Tapteng dalam menyelesaikan persoalan administratif ini.
"Sudah saya sampaikan ke Bupati Tapteng, bahkan asisten kami sudah kami letakkan di sana, untuk benar-benar membantu. Semua data itu perlu terkonfirmasi, tetapi Pemkab Tapteng cukup lambat dalam hal pendataan," ujarnya kepada wartawan setelah menghadiri rapat Paripurna di DPRD Sumut, Senin (30/3/2026).
Bobby menjelaskan bahwa untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, termasuk Huntap dan Huntara, diperlukan data yang lengkap dan terkonfirmasi.
Hal ini termasuk KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang hilang atau rusak akibat bencana. Namun, hingga saat ini, Pemkab Tapteng belum mampu melengkapi data yang diperlukan.
"Untuk mendapatkan bantuan, data korban harus lengkap. Mulai dari KTP, KK yang hilang, semuanya perlu dikonfirmasi. Cara mengkonfirmasinya adalah dengan membuat SK Kepala Daerah di tingkat bupati atau kota. Namun, Tapteng cukup lambat dalam hal ini," ujar Bobby.
Gubernur Sumut tersebut menegaskan bahwa bantuan dalam bentuk apapun selalu tersedia, namun pencairan dana hanya bisa dilakukan setelah data tersebut lengkap dan terverifikasi.
"Bantuan terus menerus ready, cuma kalau dikucurkan itu harus ada datanya, data itu harus ada SK Kepala Daerah. Ini hanya tinggal Tapteng yang datanya masih kurang," jelasnya.
Sementara itu, di Simpang Tanah Merah, Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, kondisi pengungsian pasca-banjir juga terlihat memprihatinkan.
Area yang sebelumnya dipenuhi tenda bantuan dari Kementerian Sosial dan BNPB kini kosong.
Oleh Raman KrisnaANGGARAN negara pada hakikatnya adalah uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus mampu dip
OPINI
TAPANULI SELATAN Sedikitnya 23 titik longsor dan badan jalan amblas ditemukan di ruas Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) SipirokTarutun
PERISTIWA
MEDAN Penyanyi muda asal Sumatera Utara, Felicia, berhasil melangkah ke babak Top 5 ajang pencarian bakat The Icon Indonesia yang ditaya
ENTERTAINMENT
MEDAN Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Medan ke436 yang jatuh pada 1 Juli 2026, Pemerintah Kota (Pemko) Medan menggelar
PEMERINTAHAN
JAKARTA Polda Metro Jaya meminta hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan Roy Suryo te
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Peristiwa yang menyita perhatian terjadi di Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Seorang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Nama Raja Sisingamangaraja XII telah lama dikenang sebagai salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah Indonesia. Ia tidak hanya di
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Kasus dugaan penganiayaan yang menyeret Anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, terus bergulir. Setelah sebelumnya di
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat mulai membacakan putusan terhadap mantan Menteri Pendidik
HUKUM DAN KRIMINAL