Gubernur Bobby Nasution Kritik Lambannya Pemkab Tapteng dalam Pembangunan Huntara, Warga Mulai Bangun Rumah Mandiri

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, secara tegas menyalahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah yang dinilai lambat dalam mengurus administrasi terkait pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap).

Hal ini berimbas pada lamanya proses pembangunan untuk para penyintas banjir yang terus menunggu kepastian tempat tinggal yang layak.

Menurut Bobby Nasution, dirinya sudah berulang kali meminta agar Bupati Tapanuli Tengah mempercepat proses administrasi agar pembangunan bisa berjalan lancar.

Baca Juga:

• Mendagri Minta Daerah Kaya Hibahkan Dana ke Aceh, Bobby Nasution: Sumut Juga Butuh Bantuan

Ia bahkan menurunkan Asisten Pemerintahan, Basarin, untuk membantu Pemkab Tapteng dalam menyelesaikan persoalan administratif ini.

"Sudah saya sampaikan ke Bupati Tapteng, bahkan asisten kami sudah kami letakkan di sana, untuk benar-benar membantu. Semua data itu perlu terkonfirmasi, tetapi Pemkab Tapteng cukup lambat dalam hal pendataan," ujarnya kepada wartawan setelah menghadiri rapat Paripurna di DPRD Sumut, Senin (30/3/2026).

Bobby menjelaskan bahwa untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, termasuk Huntap dan Huntara, diperlukan data yang lengkap dan terkonfirmasi.

Hal ini termasuk KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang hilang atau rusak akibat bencana. Namun, hingga saat ini, Pemkab Tapteng belum mampu melengkapi data yang diperlukan.

"Untuk mendapatkan bantuan, data korban harus lengkap. Mulai dari KTP, KK yang hilang, semuanya perlu dikonfirmasi. Cara mengkonfirmasinya adalah dengan membuat SK Kepala Daerah di tingkat bupati atau kota. Namun, Tapteng cukup lambat dalam hal ini," ujar Bobby.

Gubernur Sumut tersebut menegaskan bahwa bantuan dalam bentuk apapun selalu tersedia, namun pencairan dana hanya bisa dilakukan setelah data tersebut lengkap dan terverifikasi.

"Bantuan terus menerus ready, cuma kalau dikucurkan itu harus ada datanya, data itu harus ada SK Kepala Daerah. Ini hanya tinggal Tapteng yang datanya masih kurang," jelasnya.

Sementara itu, di Simpang Tanah Merah, Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, kondisi pengungsian pasca-banjir juga terlihat memprihatinkan.

Area yang sebelumnya dipenuhi tenda bantuan dari Kementerian Sosial dan BNPB kini kosong.

Mendagri Minta Daerah Kaya Hibahkan Dana ke Aceh, Bobby Nasution: Sumut Juga Butuh Bantuan

Pemangkasan Belanja Pegawai Maksimal 30%: Pemprov Sumut Pastikan Nasib PPPK Aman

Sekda Aceh Koordinasikan 15 SKPA untuk Menindaklanjuti Hasil Monev TKD 2026

Indonesia Targetkan E20, Bensin Campuran Etanol dari Jagung hingga Tebu

Program BPJS Ketenagakerjaan di Medan Dipertanyakan, Kepling Mengaku Terbebani

Tokoh Agama dan Masyarakat Turun Gunung, Gerakan Menanam Pohon Pulihkan Hutan Lindung Tanah Batak di Kawasan Danau Toba