Dari sekitar 313 ribu keluarga dalam kelompok desil 1 hingga 5, pemerintah melakukan penyaringan agar bantuan tepat sasaran.
Selain itu, Pemko Medan juga mendorong pembenahan sistem pendataan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
Pemerintah menargetkan pelatihan ulang operator serta perbaikan perangkat di tingkat kelurahan.
Medan juga ditetapkan sebagai daerah percontohan nasional dalam digitalisasi bantuan sosial melalui integrasi data berbasis Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan transparansi penyaluran bantuan.
Rico menargetkan seluruh proses pendataan dan digitalisasi dapat diselesaikan dalam waktu dekat.*
(ad)
JAKARTA Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Kelompok IV Tahun 2026 Provinsi Sumatera Utara mempelajari penerap
NASIONAL
MEDAN Setelah hampir dua dekade menanti, warga Perumahan Griya Kencana, Lingkungan 1, Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, a
PEMERINTAHAN
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus berkomitmen meningkatkan pembinaan kepribadian bagi Warga Binaan P
NASIONAL
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus memperkuat program pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasya
PERTANIAN AGRIBISNIS
SIMALUNGUN Nagori Silou Huluan, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, menjadi salah satu nagori percontohan yang mewakili Kabupaten Sima
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun menerima bantuan satu unit dump truk dari PTPN IV Regional II. Bantuan tersebut diserahkan la
PEMERINTAHAN
SOLO Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surakarta, Jawa Tengah, buka suara mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan Wakil
POLITIK
SOLO Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta, Jawa Tengah, menegaskan proses verifikasi syarat bakal calon wali kota pada Pilkada Sur
POLITIK
SUKABUMI Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Rojab Asy&039ari, menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rak
POLITIK
JAKARTA Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto mengatakan pemerintah masih mempelajari secara detail putu
POLITIK
