MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong PT Bank Sumut (Perseroda) untuk naik kelas ke Kelompok Bank dengan Modal Inti (KBMI) 2, yang mensyaratkan modal inti Rp6 triliun hingga Rp14 triliun.
Saat ini, Bank Sumut masih berada di kategori KBMI 1 dengan modal inti Rp5,2 triliun.
Baca Juga:Bobby Nasution menyatakan bahwa persiapan ini sejalan dengan rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan melakukan konsolidasi bank KBMI 1 pada 2029.
"Aturan OJK di 2029 untuk bank itu minimal Rp6 triliun. Rp6 triliun itu sudah masuk KBMI 2. Jadi, sebagai pemegang saham, pemerintah daerah sepakat, kita harus mengejar modal Rp6 triliun," kata Bobby usai RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 Bank Sumut, di Kantor Pusat Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (6/4/2026).
Untuk mencapai target ini, pemegang saham – Pemprov Sumut dan kabupaten/kota – sepakat menyetorkan kembali 15% dividen 2025 sebagai modal tambahan pada 2026.
Selain itu, Pemprov Sumut menambahkan modal Rp100 miliar, sementara Pemkab Tapanuli Selatan sekitar Rp70 miliar.
"Ada yang menganggarkan, seperti Tapsel, dituangkan ke APBD dan menambahkan kurang lebih Rp70 miliar, termasuk 15% dividen. Dari Provinsi Sumut, selain inbreng aset, ada tambahan Rp100 miliar lagi," ujar Bobby Nasution.
Selain menambah modal, Bobby Nasution juga menekankan agar Bank Sumut mengurangi ketergantungan pada APBD.
Ia mendorong bank memperluas produk agar mampu bersaing dengan bank swasta lain.
"Upaya yang kita harapkan tentu minta dari sisi uang pihak ketiga jangan kemahalan, produknya harus banyak, jangan cuma mengandalkan APBD dan ASN," ujarnya.
RUPS dihadiri seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Sumut, komisaris, jajaran direksi Bank Sumut, serta OPD terkait Pemprov Sumut dan kabupaten/kota se-Sumut.*
MEDAN Dinamika internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kota Medan kembali mencuat. Kader akar rumput PDIP Medan Amplas,
POLITIK
JAKARTA Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tengah menjadi sorotan tajam setelah sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah organisasi masyarakat sipil, baik dari Indonesia maupun internasional, resmi mengajukan gugatan pidana terhadap Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan penjelasan terkait video viral yang menunjukkan deretan motor listri
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menegaskan bahwa negara harus hadir untuk melindungi acara atau hajatan yang digelar oleh w
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dalam rangka memeriahkan sekaligus memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke62, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labu
NASIONAL
JAKARTA Kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang, memberikan respons tegas terkait laporan yang diajukan oleh Wakil Presiden ke10 d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan kembali melanjutkan persidangan terhadap empat terdakwa yang didakwa mengalihkan lahan PTPN
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara menunjuk Herlangga Wisnu Murdianto, Koordinator Bidang Intelijen Kejatisu, sebagai Pelaks
NASIONAL
MEDAN Nama Lokot Nasution kembali disebut dalam sidang dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan di Pengadi
HUKUM DAN KRIMINAL
