Serangan ke Masjid Abu Bakr al-Siddiq, Tepi Barat Kembali Memanas
NABLUS Otoritas Palestina mengecam aksi pembakaran sebagian masjid oleh pemukim Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Insiden itu
INTERNASIONAL
SUMUT -Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudpar Ekraf) Provinsi Sumatera Utara, Zumri Sulthony, menjadi sorotan setelah diduga terlibat dalam kasus korupsi penataan Situs Benteng Putri Hijau di Deli Serdang. Zumri dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut, namun ia tidak hadir dengan alasan sedang melaksanakan tugas ke luar kota.
Kasi Penkum Kejati Sumut, Adre Wanda Ginting, mengkonfirmasi bahwa pemanggilan ini merupakan langkah lanjutan setelah penahanan tiga orang tersangka lainnya dalam kasus yang sama. “Yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan melaksanakan tugas jabatan,” ujar Adre Wanda.
Kejati Sumut berencana untuk melakukan pemanggilan ulang terhadap Zumri. “Tim akan menjadwalkan ulang pemanggilan. Segera kami informasikan,” tegasnya.
Kasus ini mencuat setelah Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Sumut menahan tiga tersangka: JP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK) pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Sumut, RGM sebagai Konsultan Pengawas, dan RS sebagai pihak ketiga atau pemborong. Mereka diduga melakukan korupsi dalam proyek penataan situs yang dibiayai dengan anggaran tahun 2022.
Situs Benteng Putri Hijau, yang terletak di Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, menjadi objek proyek penataan yang mencakup pemagaran, pembuatan jalan setapak, gapura, dan sarana toilet. Namun, hasil pengerjaannya diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, sehingga merugikan negara hingga Rp 817.008.240,37 dari total anggaran Rp 3.374.077.924,93.
Adre Wanda menambahkan bahwa para pelaku dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Hingga berita ini ditayangkan, Zumri Sulthony belum memberikan jawaban atas upaya konfirmasi melalui pesan singkat mengenai keterlibatannya dalam kasus tersebut. Kejati Sumut melanjutkan penyelidikan untuk memastikan semua pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi ini mendapatkan sanksi yang sesuai.
(N/014)
NABLUS Otoritas Palestina mengecam aksi pembakaran sebagian masjid oleh pemukim Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Insiden itu
INTERNASIONAL
BANDA ACEH Ketua Koperasi Merah Putih Syariah Gampong Lam Lumpu, H. Irawan, bertemu Kepala Bidang Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Prov
EKONOMI
BATAM Siti Kholijah, nenek dari Fandi Ramadhan, terdakwa kasus penyelundupan 2 ton sabu, mendatangi Pengadilan Negeri Batam pada Senin,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Spanduk berisi tuntutan agar Wali Kota Medan Rico Waas mundur dari jabatannya viral di media sosial. Dalam spanduk tersebut tertul
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Indonesia menyepakati alokasi impor 1.000 ton beras dan 580.000 ekor ayam dari Amerika Serikat sebagai bagian dari per
EKONOMI
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, SH, MH, mengajak RRI Sibolga berkolaborasi untuk memperkuat penyebaran informasi publ
PEMERINTAHAN
KABANJAHE Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, memimpin rapat persiapan Peringatan Hari Jadi Kabupat
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja harus lebih proaktif. Ia meminta BPJS Ke
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperluas penyidikan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jen
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menegaskan, pemerintah kota tidak melarang pedagang menjual daging nonhalal. Sebaliknya, Pemkot akan men
PEMERINTAHAN