Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA – Pimpinan Cabang Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PC HIMMAH) bersama Ikatan Sarjana Al Washliyah (ISARAH) Kabupaten Batu Bara menyatakan sikap tegas menolak berbagai narasi yang dinilai tendensius dan berpotensi memecah belah.
Sikap ini ditanggapi khususnya terkait isu yang berkembang mengenai dugaan penutupan alur Sungai Badak Mati oleh pihak perusahaan.
Ketua PC HIMMAH Batu Bara, Muhammad Yassir Pratama, menegaskan bahwa masyarakat harus bijak menyikapi informasi yang beredar dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum tentu utuh kebenarannya.
"Kami mengajak seluruh masyarakat agar tidak mudah tergiring oleh opini yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah. Setiap persoalan sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme yang tepat dan berlandaskan data akurat, bukan justru memperkeruh suasana," ujar Yassir dalam rilis persnya.
Senada dengan itu, Ketua ISARAH Batu Bara, Feri, menilai bahwa pendekatan yang mengedepankan agitasi publik justru berisiko besar memperburuk iklim investasi yang selama ini sedang dibangun di Kabupaten Batu Bara.
"Kita harus melihat persoalan ini secara komprehensif. Batu Bara saat ini sedang dalam fase pembangunan dan membutuhkan kepercayaan dari para investor. Jika isu-isu negatif terus digoreng tanpa dasar yang kuat, dampaknya bisa menghambat masuknya investasi baru," ungkapnya.
Kedua organisasi ini sepakat menekankan pentingnya peran investor dalam roda ekonomi daerah.
Baca Juga:
Jika situasi daerah tidak kondusif akibat narasi yang tidak bertanggung jawab, maka yang paling dirugikan pada akhirnya adalah masyarakat dan pekerja itu sendiri.
"Jika investor takut dan mengurangi investasinya, maka lapangan kerja akan menyempit. Jangan sampai karena isu yang tidak jelas, nasib ribuan pekerja justru menjadi taruhan," tegasnya.
HIMMAH dan ISARAH mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan mendukung langkah pemerintah daerah dalam menyelesaikan setiap persoalan secara bijaksana serta berkeadilan.
"Kami percaya pemerintah daerah memiliki komitmen kuat untuk menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Mari kita kawal bersama dengan cara yang elegan, objektif, dan tetap menjaga kondusivitas," tutup Yassir.*
(ad)
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN