Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
MEDAN - Pemerintah Kota Medan meraih dua penghargaan nasional menjelang peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30.
Capaian tersebut mendapat apresiasi langsung dari Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam upacara peringatan Hari Otda di halaman Kantor Wali Kota Medan, Senin, 27 April 2026.
Rico Waas menyebut penghargaan tersebut bukan hasil kerja individu, melainkan kerja kolektif seluruh jajaran Pemerintah Kota Medan, mulai dari organisasi perangkat daerah, camat, lurah, hingga aparatur sipil negara.
Baca Juga:
"Ini bukan karya saya semata, tetapi kerja tim seluruh perangkat Pemko Medan," ujar Rico dalam amanatnya.
Dalam beberapa hari terakhir, Pemko Medan meraih penghargaan Excellent City in Digital Public Services Transformation serta peringkat kedua kategori Creative Financing dari 154 kabupaten/kota di Sumatera.
Penghargaan transformasi digital diberikan atas keberhasilan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk integrasi Smarttax dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Program tersebut dinilai meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik.
Sementara itu, penghargaan Creative Financing diberikan atas kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan skema pembiayaan alternatif, seperti penguatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
"Yang terpenting bukan penghargaan itu sendiri, tetapi bagaimana pelayanan publik menjadi lebih cepat, responsif, dan berdampak bagi masyarakat," kata Rico.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 bertema "Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita".
Amanat tersebut menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam integrasi perencanaan dan penganggaran.
Ketidaksinkronan kebijakan selama ini disebut masih menjadi tantangan dalam efektivitas pembangunan daerah.
Selain itu, pemerintah daerah diminta memperkuat reformasi birokrasi berbasis hasil, bukan sekadar serapan anggaran.
Digitalisasi layanan dan inovasi daerah dinilai menjadi kunci tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.
Rico juga menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam birokrasi untuk mempercepat layanan publik. Ia menyebut transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.
Pemerintah daerah juga didorong untuk memprioritaskan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi guna mengurangi ketimpangan antarwilayah.
"Seluruh kebijakan harus kembali pada tujuan utama, yaitu kesejahteraan masyarakat," ujarnya.*
(ad)
Tags
beritaTerkait
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.