LPSK Dalami Permohonan JC Sony Sonjaya Usai Ditolak Kejagung
JAKARTA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masih mendalami permohonan perlindungan justice collaborator (JC) yang diajukan man
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Kepala Badan Pendapatan Daerah Sumatera Utara (Bapenda Sumut), Sutan Tolang Lubis, menegaskan bahwa pelaksanaan Gebyar Pajak Sumut 2026 telah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
Ia menyebutkan, kegiatan tersebut telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut tahun 2026 serta bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah.
"Gebyar Pajak ini merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat yang taat pajak dan sudah masuk dalam perencanaan APBD 2026," ujar Sutan dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (29/4/2026).Baca Juga:
Ia juga menanggapi sejumlah pertanyaan publik terkait sumber pendanaan kegiatan yang dikaitkan dengan upah pungut atau insentif pegawai.
Menurutnya, hal tersebut tidak benar karena anggaran kegiatan telah ditetapkan secara resmi dalam struktur APBD.
Sutan menjelaskan bahwa upah pungut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga nilainya bersifat fluktuatif tergantung realisasi penerimaan daerah.
"Pada bulan Maret sudah direalisasikan sebesar Rp17 miliar untuk upah pungut kepada pegawai. Itu sesuai dengan capaian PAD kita," jelasnya.
Terkait pelaksanaan pengundian Gebyar Pajak, Bapenda Sumut saat ini masih menunggu izin resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Setelah izin diterbitkan, proses pengundian dan verifikasi pemenang akan dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum.
"Legalitas pengundian harus keluar dari Kemensos terlebih dahulu. Setelah itu baru kita laksanakan pengundian dan verifikasi pemenang," tambahnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh mekanisme pelaksanaan kegiatan telah mengikuti petunjuk teknis (juknis) yang berlaku dan akan terus diawasi agar berjalan transparan serta akuntabel.*
JAKARTA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masih mendalami permohonan perlindungan justice collaborator (JC) yang diajukan man
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menerima permohonan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait status tersangkan
HUKUM DAN KRIMINAL
GORONTALO Presiden Prabowo Subianto menanggapi pihakpihak yang masih mempertanyakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, pem
NASIONAL
GORONTALO Presiden Prabowo Subianto mengenang perjalanan panjang karier politiknya yang diwarnai empat kali kekalahan dalam pemilihan um
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengaku mengetahui pihakpihak yang berada di balik sejumlah aksi demonstrasi yang belakangan terjadi
NASIONAL
DELISERDANG Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali menggelar Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Korpri sebagai upaya memperkuat karakte
PEMERINTAHAN
GORONTALO Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) berupa Lencana Emas Adhi Bhak
NASIONAL
GORONTALO Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti keunikan Indonesia dalam pengelolaan sektor pertanian yang melibatkan berbagai unsur, ter
POLITIK
GORONTALO Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap alasan dirinya selalu berpihak kepada petani dan nelayan dalam berbagai kebijakan maupun
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaa
HUKUM DAN KRIMINAL