Siapa Jimmy Masrin? Terpidana yang Diduga Tempati Hunian Mewah di Lapas Cibinong
JAKARTA Ombudsman RI menduga narapidana Jimmy Masrin menempati salah satu hunian yang dilengkapi fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakat
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan akan memberikan warning kepada perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan Upah Minimum Kota (UMK).
Pernyataan itu disampaikan usai peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Pardede Hall, Medan, Jumat, 1 Mei 2026.
Baca Juga:Rico mengatakan pengawasan terhadap penerapan UMK menjadi perhatian serius pemerintah kota melalui Dinas Ketenagakerjaan.
Ia menyebut langkah awal yang ditempuh adalah edukasi dan sosialisasi kepada perusahaan, sebelum masuk ke tahap penindakan.
"Apabila belum sesuai pasti akan dilakukan edukasi yang lebih intensif lagi dan tentu akan ada warning nanti," ujar Rico.
Ia menegaskan bahwa momentum Hari Buruh menjadi pengingat pentingnya perlindungan hak pekerja.
Menurut dia, pembahasan UMK selama ini dilakukan melalui mekanisme dialog antara pemerintah, serikat buruh, dan pelaku usaha.
"Dari waktu ke waktu kami merasakan komunikasi selalu terbuka tentang seluruh permasalahan ini," katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Ramaddan, menyebut kenaikan UMK Medan tahun 2026 berada di kisaran 8 persen, sesuai batas maksimal yang ditetapkan pemerintah pusat.
"Dari pusat itu kenaikan 5 sampai 8 persen. Kita sudah di batas maksimal," ujarnya.
Meski demikian, Ramaddan mengakui masih terdapat perusahaan yang belum mematuhi ketentuan UMK.
Pemerintah kota, kata dia, terus melakukan pengawasan serta memberikan peringatan secara bertahap kepada perusahaan yang melanggar.
Pemerintah Kota Medan menegaskan akan memperkuat pengawasan ketenagakerjaan guna memastikan implementasi UMK berjalan sesuai ketentuan dan tidak merugikan pekerja.*
Baca Juga:
(d/ad)
JAKARTA Ombudsman RI menduga narapidana Jimmy Masrin menempati salah satu hunian yang dilengkapi fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI mengungkap sejumlah temuan saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi kerja Ombudsman dalam me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan hasil audit eksternal terkait kematian W (30), mantan istri seorang polisi berinisia
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Misteri kematian Asprina br Surbakti (38), dosen sekaligus Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Indonesia, di kedia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas merespons kritik DPRD Kota Medan mengenai masih rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan d
PEMERINTAHAN
BINJAI Dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa di lingkungan SMA Negeri 2 Binjai memasuki proses hukum. Orang tua korban, Aidil Syahp
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan besaran gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kop
EKONOMI
MEDAN Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara mencatat peningkatan penghimpunan zakat dan infak pada triwulan III 2026. Hingga
PEMERINTAHAN
MEDAN Penanganan banjir menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Medan. Pembangunan drainase terus dilakukan di sejumlah kawasan yan
PEMERINTAHAN