Wantimpres Tak Bisa Ungkap Isi Nasihat kepada Prabowo, Hatta Rajasa: Kami Akan Silence
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Hatta Rajasa mengatakan seluruh saran, masukan, dan pertimbangan yang diber
NASIONAL
TANJUNGBALAI — Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Bagian Barang/Jasa Sekretariat Daerah menggelar sosialisasi kepatuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Rabu, 28 April 2026, dibuka oleh Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung.
Dalam arahannya, Nurmalini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang/jasa merupakan sektor strategis yang memiliki tingkat risiko tinggi sehingga membutuhkan pemahaman regulasi yang menyeluruh.Baca Juga:
"Harus ada komitmen yang kuat dari aparatur untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik penyimpangan," kata Nurmalini.
Ia menyebut, sosialisasi tersebut tidak hanya bertujuan menambah pengetahuan aparatur sipil negara, tetapi juga menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas agar lebih teliti, terukur, dan tertib administrasi sehingga terhindar dari persoalan hukum.
Nurmalini juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa serta larangan menerima pemberian dari pihak luar.
Menurut dia, jika terdapat kesalahan administratif dalam proses kerja, hal tersebut masih dapat diperbaiki melalui mekanisme pengawasan internal yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat.
"Kalau hanya kesalahan administratif, bisa dibetulkan. Kita punya APIP di Inspektorat," ujarnya.
Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah memastikan setiap proses pengelolaan keuangan berpedoman pada regulasi, prinsip kehati-hatian, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional.
Selain itu, ia menekankan pentingnya transparansi serta ketepatan dalam pelaksanaan program agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Harus tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat pertanggungjawaban," kata dia.
Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Muhammad Azhari Tanjung, serta KBO Satreskrim Polres Tanjung Balai, IPTU Syaifuddin.*
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Hatta Rajasa mengatakan seluruh saran, masukan, dan pertimbangan yang diber
NASIONAL
MEDAN Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sumatera Utara memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan desil kesejahteraan, mulai d
EKONOMI
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan mengusulkan Desa Hessa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, sebagai salah satu desa dalam Program Kampun
PEMERINTAHAN
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan peredaran 244 kilogram sabu dari tiga kasus berbeda. Dalam pengungkap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Sisprian Subiaksono, mengungk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Proses pengadaan proyek pada Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat tahun anggaran
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Jalan Besar Namorambe yang menghubungkan Kabupaten Deli Serdang dengan Kota Medan, Sumatera Utara, rusak parah dan menjadi
NASIONAL
JAKARTA Proses penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali dibahas dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto melantik jajaran Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026)
NASIONAL
JAKARTA Rocky Gerung resmi menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana
NASIONAL