TANJUNGBALAI — Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Bagian Barang/Jasa Sekretariat Daerah menggelar sosialisasi kepatuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Rabu, 28 April 2026, dibuka oleh Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung.
Dalam arahannya, Nurmalini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang/jasa merupakan sektor strategis yang memiliki tingkat risiko tinggi sehingga membutuhkan pemahaman regulasi yang menyeluruh.Baca Juga:
"Harus ada komitmen yang kuat dari aparatur untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik penyimpangan," kata Nurmalini.
Ia menyebut, sosialisasi tersebut tidak hanya bertujuan menambah pengetahuan aparatur sipil negara, tetapi juga menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas agar lebih teliti, terukur, dan tertib administrasi sehingga terhindar dari persoalan hukum.
Nurmalini juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa serta larangan menerima pemberian dari pihak luar.
Menurut dia, jika terdapat kesalahan administratif dalam proses kerja, hal tersebut masih dapat diperbaiki melalui mekanisme pengawasan internal yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat.
"Kalau hanya kesalahan administratif, bisa dibetulkan. Kita punya APIP di Inspektorat," ujarnya.
Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah memastikan setiap proses pengelolaan keuangan berpedoman pada regulasi, prinsip kehati-hatian, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional.
Selain itu, ia menekankan pentingnya transparansi serta ketepatan dalam pelaksanaan program agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Harus tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat pertanggungjawaban," kata dia.
Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Muhammad Azhari Tanjung, serta KBO Satreskrim Polres Tanjung Balai, IPTU Syaifuddin.*
(ad)
JEMBER Pakar Hukum Tata Negara Universitas Jember (Unej), Aries Harianto, menyoroti tindakan anggota DPRD Jember yang diduga bermain gim
POLITIK
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) DPD Komite Nasional Pemuda
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar Forum Group Discussion (FGD) untuk me
PEMERINTAHAN
JAKARTA Empat prajurit TNI yang menjadi terdakwa kasus dugaan penyiraman cairan berbahaya terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, memoho
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tujuh warga negara Indonesia (WNI) dilaporkan meninggal dunia setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Pulau Pan
PERISTIWA
AGAM Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat menggagalkan upaya penyelundupan 150 kilogram ganja yang diduga berasal dar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) Tbk, Djoko Sutrisno, menyatakan dirinya menjadi korban kriminalisasi perdata
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS BARAT Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria diduga anggota DPRD Kabupaten Nias Barat menghisap sabu beredar dan viral di me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti praktik sebagian pengusaha yang mengekspor komoditas sumber daya alam seperti kelapa sawi
EKONOMI
JAKARTA Kerusuhan Mei 1998 tercatat sebagai salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah politik Indonesia modern. Peristiwa yang ber
SENI DAN BUDAYA
