Pemerintah Aceh Kebut Rehabilitasi Lahan Pertanian Pascabencana, Anggaran Tembus Rp380 Miliar

ACEH - Pemerintah Aceh mempercepat pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian pascabencana guna menjaga ketahanan pangan sekaligus memulihkan ekonomi masyarakat.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memastikan lahan terdampak segera kembali produktif.

Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mengatakan total anggaran yang digelontorkan untuk program tersebut mencapai Rp380,03 miliar.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Senin 4 Mei 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Dana ini digunakan untuk berbagai kegiatan, mulai dari optimasi lahan, rehabilitasi, hingga pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan usaha tani.

"Pemerintah Aceh saat ini fokus mempercepat seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan hingga konstruksi dan pengolahan lahan, agar lahan pertanian yang terdampak bencana dapat segera kembali produktif," ujar Nasir dalam keterangannya.

Program optimasi lahan (oplah) untuk sawah dengan tingkat kerusakan ringan menjadi salah satu prioritas utama.

Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp155,65 miliar untuk kegiatan ini yang mencakup 16 kabupaten/kota dengan luas mencapai 27.071 hektare.

Tahap perencanaan yang melibatkan Universitas Syiah Kuala, Universitas Malikussaleh, dan Universitas Samudra telah mencapai sekitar 45 persen atau setara 12.205 hektare.

Setelah perencanaan rampung, kegiatan konstruksi oplah senilai Rp124,52 miliar akan dilaksanakan, diikuti pengolahan lahan sebesar Rp24,36 miliar yang dikelola pemerintah kabupaten/kota.

Untuk lahan dengan tingkat kerusakan sedang, pemerintah mengalokasikan Rp65,23 miliar guna rehabilitasi lahan di lima kabupaten dengan total luas 4.393 hektare.

Hingga kini, progres pengerjaan telah mencapai sekitar 3.981 hektare, yang dilaksanakan oleh kelompok tani bersama Tentara Nasional Indonesia.

Selain itu, pembangunan infrastruktur irigasi juga menjadi fokus. Pemerintah merencanakan pembangunan 641 unit irigasi perpompaan di 16 kabupaten/kota dengan anggaran Rp98,07 miliar.

Namun, hingga saat ini baru sekitar 70 unit atau 3,49 persen yang memasuki tahap pengerjaan.

Sementara itu, pembangunan irigasi perpipaan sebanyak 149 unit di 13 kabupaten/kota dengan anggaran Rp14 miliar telah mencapai progres 24 persen.

Adapun pembangunan bangunan konservasi sebanyak 45 unit dengan anggaran Rp5,4 miliar masih dalam tahap persiapan.

Untuk jaringan irigasi tersier, dari total 300 unit yang direncanakan dengan anggaran Rp30 miliar, progres pengerjaan baru mencapai sekitar 8 persen.

Hal serupa juga terjadi pada pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) sebanyak 106 unit dengan anggaran Rp11,66 miliar yang masih berada pada tahap awal.

Nasir menegaskan, Pemerintah Aceh terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta berbagai pihak guna memastikan seluruh program berjalan sesuai target.

Ia menyatakan optimistis bahwa sinergi antara pemerintah, akademisi, aparat, dan masyarakat akan mempercepat pemulihan sektor pertanian di wilayah terdampak bencana.

Pemerintah Aceh berharap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak hanya memulihkan kondisi lahan, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani di berbagai daerah.*

(ad)

Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Senin 4 Mei 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Wali Kota Tanjungbalai Resmikan Benayah House, Jadi Sarana Pembinaan Generasi Muda

Suasana Haru Warnai Upah-Upah Wali Kota Tanjungbalai, KNPI Doakan Agar Jadi Haji Mabrur

Peringati Hari Buruh, Pemko Tanjungbalai Janji Perluas Lapangan Kerja dan Awasi Upah Perusahaan

Sekda Tanjungbalai Tegaskan ASN Jangan Asal dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Ini Alasannya

Bupati Asahan Lepas Gerak Jalan Santai May Day 2026, Tekankan Solidaritas Pekerja