AS Balas Serangan Iran di Selat Hormuz, Gencatan Senjata Terancam Runtuh
WASHINGTON DC Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali memanas setelah kedua negara saling melancarkan serangan militer.
INTERNASIONAL
MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Dr. Parlindungan, di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jalan Sudirman, Medan Polonia, Senin (4/5/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi lintas instansi, khususnya dalam pengawasan orang asing dan penanganan pengungsi di Kota Medan.
Kakanwil Ditjen Imigrasi Sumut, Dr. Parlindungan, menyampaikan dinamika tugas keimigrasian di wilayah Sumatera Utara setelah dirinya menjabat sekitar dua bulan pasca rotasi dari Bali. Saat ini, terdapat 11 Kantor Imigrasi di bawah Kanwil Sumut, dengan rencana penambahan dua kantor baru, termasuk di Kabupaten Labuhan Batu.
"Berbeda dengan TNI dan Polri yang memiliki struktur hingga ke kabupaten/kota, Imigrasi memiliki struktur yang lebih ramping. Untuk Kota Medan sendiri, saat ini didukung dua kantor imigrasi karena tingginya mobilitas masyarakat," ujar Parlindungan.Baca Juga:
Salah satu isu utama yang dibahas dalam audiensi ini adalah keberadaan pengungsi luar negeri di Kota Medan. Parlindungan menegaskan bahwa Indonesia bukan negara tujuan resettlement pengungsi, namun saat ini terdapat sekitar 1.000 pengungsi yang berada di Medan dalam status transit.
Ia menekankan pentingnya pengawasan dan pendataan orang asing serta tenaga kerja asing secara lebih akurat guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
"Kehadiran pengungsi ini bukan untuk menetap, tetapi proses transit mereka dapat menimbulkan dampak sosial. Karena itu, diperlukan koordinasi yang baik, termasuk terkait penempatan di rumah detensi," jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Medan Rico Waas yang didampingi sejumlah pejabat Pemko Medan menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kanwil Imigrasi Sumut. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menjaga kondusivitas kota.
"Kami berharap sinergi ini terus terjalin, terutama dalam memantau status pengungsi dan warga negara asing di Kota Medan," kata Rico Waas.
Rico juga menyoroti perlunya koordinasi dengan organisasi internasional seperti IOM (International Organization for Migration) dalam menangani dinamika pengungsi di lapangan. Ia menyebut adanya fenomena sosial seperti pernikahan antara pengungsi dan WNI yang perlu perhatian dari sisi hukum dan administrasi.
"Pemko Medan siap berkoordinasi untuk mencari solusi terbaik. Yang terpenting komunikasi tetap terbuka demi kenyamanan masyarakat," ujarnya.
Melalui pertemuan ini, Pemko Medan dan Kanwil Imigrasi Sumut sepakat memperkuat kerja sama dalam pengawasan orang asing, penanganan pengungsi, serta menjaga stabilitas sosial di Kota Medan.*
(dh)
WASHINGTON DC Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali memanas setelah kedua negara saling melancarkan serangan militer.
INTERNASIONAL
MEDAN Polisi mengungkap penyebab kebakaran yang menghanguskan rumah adat di kawasan Monumen Tugu Nasional Sisingamangaraja XII, Jalan Sis
PERISTIWA
JAKARTA Kuasa hukum mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, membantah kliennya merupakan pelaku utama atau aktor int
HUKUM DAN KRIMINAL
CARACAS Korban tewas akibat gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela terus bertambah. Hingga Jumat (26/6/2026), jumlah korban mening
INTERNASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Keluarga Novia Rahmadhani Sihotang (25), peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk Koperasi De
PERISTIWA
BANTEN Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Garda Tipikor Indonesia (GTI) menyoroti pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri Prov
PENDIDIKAN
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengakhiri perdagangan selama sepekan pada periode 2226 Juni 2026 dengan pelemahan signifik
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah kembali menyiapkan langkah efisiensi terhadap anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Keuangan (Menkeu) P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir 2026
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga nega
HUKUM DAN KRIMINAL