Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Dr. Parlindungan, di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jalan Sudirman, Medan Polonia, Senin (4/5/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi lintas instansi, khususnya dalam pengawasan orang asing dan penanganan pengungsi di Kota Medan.
Kakanwil Ditjen Imigrasi Sumut, Dr. Parlindungan, menyampaikan dinamika tugas keimigrasian di wilayah Sumatera Utara setelah dirinya menjabat sekitar dua bulan pasca rotasi dari Bali. Saat ini, terdapat 11 Kantor Imigrasi di bawah Kanwil Sumut, dengan rencana penambahan dua kantor baru, termasuk di Kabupaten Labuhan Batu.
"Berbeda dengan TNI dan Polri yang memiliki struktur hingga ke kabupaten/kota, Imigrasi memiliki struktur yang lebih ramping. Untuk Kota Medan sendiri, saat ini didukung dua kantor imigrasi karena tingginya mobilitas masyarakat," ujar Parlindungan.Baca Juga:
Salah satu isu utama yang dibahas dalam audiensi ini adalah keberadaan pengungsi luar negeri di Kota Medan. Parlindungan menegaskan bahwa Indonesia bukan negara tujuan resettlement pengungsi, namun saat ini terdapat sekitar 1.000 pengungsi yang berada di Medan dalam status transit.
Ia menekankan pentingnya pengawasan dan pendataan orang asing serta tenaga kerja asing secara lebih akurat guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
"Kehadiran pengungsi ini bukan untuk menetap, tetapi proses transit mereka dapat menimbulkan dampak sosial. Karena itu, diperlukan koordinasi yang baik, termasuk terkait penempatan di rumah detensi," jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Medan Rico Waas yang didampingi sejumlah pejabat Pemko Medan menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kanwil Imigrasi Sumut. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menjaga kondusivitas kota.
"Kami berharap sinergi ini terus terjalin, terutama dalam memantau status pengungsi dan warga negara asing di Kota Medan," kata Rico Waas.
Rico juga menyoroti perlunya koordinasi dengan organisasi internasional seperti IOM (International Organization for Migration) dalam menangani dinamika pengungsi di lapangan. Ia menyebut adanya fenomena sosial seperti pernikahan antara pengungsi dan WNI yang perlu perhatian dari sisi hukum dan administrasi.
"Pemko Medan siap berkoordinasi untuk mencari solusi terbaik. Yang terpenting komunikasi tetap terbuka demi kenyamanan masyarakat," ujarnya.
Melalui pertemuan ini, Pemko Medan dan Kanwil Imigrasi Sumut sepakat memperkuat kerja sama dalam pengawasan orang asing, penanganan pengungsi, serta menjaga stabilitas sosial di Kota Medan.*
(dh)
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL