Prabowo Ungkap Indonesia Kekurangan 268 Ribu Dokter, Daerah Timur Paling Banyak Membutuhkan
JAKARTA Indonesia masih menghadapi persoalan kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis. Presi
KESEHATAN
MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil pajak rokok Triwulan I 2026 serta pembayaran kurang salur tahun anggaran sebelumnya.
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyampaikan penyaluran tersebut saat memimpin rapat secara virtual dari Kantor Gubernur Sumut di Medan, Selasa, 5 Mei 2026.
Dana tahap pertama itu terdiri dari bagi hasil pajak rokok sebesar Rp268 miliar dan pembayaran kurang salur tahun 2024–2025 senilai Rp175 miliar.Baca Juga:
"Dana sebesar Rp443 miliar akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing daerah," kata Bobby.
Ia menegaskan, total kewajiban bagi hasil yang harus disalurkan Pemprov Sumut mencapai Rp3,31 triliun dan ditargetkan selesai pada 2026 melalui tiga tahap penyaluran.
Hingga saat ini, sekitar Rp1,77 triliun telah diproses oleh pemerintah provinsi.
Dalam arahannya, Bobby juga menyoroti kinerja fiskal pemerintah kabupaten/kota di Sumut.
Berdasarkan data yang dipaparkan, realisasi pendapatan daerah pada triwulan pertama rata-rata telah melampaui 15 persen dari target.
Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah daerah menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja agar perputaran ekonomi di masyarakat tetap berjalan optimal.
"Jangan sampai pendapatan tinggi tapi belanja rendah. Dana ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.
Pemprov Sumut juga berencana menerapkan pendekatan baru dalam evaluasi fiskal daerah.
Penilaian tidak hanya berbasis angka makro, tetapi juga efektivitas program kerja masing-masing daerah.
JAKARTA Indonesia masih menghadapi persoalan kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis. Presi
KESEHATAN
JAKARTA Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menilai biaya demokrasi di Indonesia masih terlalu mahal. Me
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengecam praktik korupsi dalam anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Prabowo menilai orang yang
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Ratusan murid dari lima sekolah di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari prog
PERISTIWA
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh barang bersubsidi tidak boleh lagi diperdagangkan secara bebas. Pemerintah
EKONOMI
JAKARTA Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada seluruh mantan presiden yang pernah memimpin Rep
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto mendorong agar pembelajaran bahasa asing mulai diajarkan kepada anakanak sejak bangku sekolah dasa
PENDIDIKAN
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan sindiran keras terhadap Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listy
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Suasana meriah tampak menyelimuti halaman depan Gedung Pengadilan Tinggi Banda Aceh (PT BNA) pada Jumat pagi, 14 Agustus 2026
NASIONAL
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menerima audiensi Majelis Pendidikan Kristen (MPK) Indonesia
PEMERINTAHAN