Ingin Perpanjang SIM? Cek 5 Lokasi SIM Keliling Medan dan Jam Operasionalnya
MEDAN Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan merilis jadwal dan lokasi terbaru pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling di Kota Medan
NASIONAL
ASAHAN – Kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bersama Komisi II DPR RI dan Ombudsman Republik Indonesia berlangsung di Halaman Kantor Camat Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Jumat (08/05/2026) sekitar pukul 11.00 WIB.
Dalam kegiatan tersebut, Taufik Zainal Abidin hadir sekaligus memberikan sambutan terkait pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Asahan.
Turut hadir dalam kegiatan itu Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara Herdensi, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Asahan, para Kepala OPD, Camat Kota Kisaran Timur, para lurah dan kepala lingkungan se-Kecamatan Kota Kisaran Timur, masyarakat serta tamu undangan lainnya.Baca Juga:
Kegiatan diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, sambutan dari Bupati Asahan, sambutan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumut, hingga sosialisasi pelayanan publik oleh Anggota Komisi II DPR RI dan ditutup dengan sesi foto bersama.
Dalam sambutannya, Bupati Asahan menyampaikan apresiasi kepada seluruh camat, lurah dan kepala lingkungan yang selama ini dinilai telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ia berharap seluruh jajaran pemerintah kecamatan, kelurahan hingga desa terus meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat merasa aman, nyaman dan mudah dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi maupun pelayanan publik lainnya.
"Pelayanan publik yang baik adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Saya berharap seluruh jajaran terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Asahan," ujar Taufik.
Bupati juga mengucapkan selamat datang kepada Anggota DPR RI dan Perwakilan Ombudsman RI serta berharap kegiatan tersebut membawa manfaat besar bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Asahan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara Herdensi menyampaikan bahwa sebelumnya telah dilaksanakan bimbingan teknis bersama KPK terkait peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencegahan korupsi.
Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil penilaian Ombudsman tahun 2025, pelayanan publik di Kabupaten Asahan masuk dalam kategori baik di Provinsi Sumatera Utara.
Penilaian tersebut diperoleh dari hasil pengawasan Ombudsman serta survei langsung kepada masyarakat sebagai penerima layanan publik.
"Ombudsman terus menjaga kolaborasi dengan seluruh pihak terkait agar pelayanan publik di Kabupaten Asahan semakin meningkat dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ungkap Herdensi.
MEDAN Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan merilis jadwal dan lokasi terbaru pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling di Kota Medan
NASIONAL
JAKARTA Komisi II DPR RI akan memanggil Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pada Selasa (29/9/2026) untuk membahas temuan fasilitas di Lapa
NASIONAL
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus mendorong peningkatan keterampilan dan kemandirian warga binaan me
NASIONAL
JAKARTA Sidang lanjutan perkara yang menjerat Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur dijadwalkan kemb
NASIONAL
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina mendorong organisasi kepemudaan memperkuat konsolidasi serta membangun sine
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menegaskan dukungan Pemerintah Kota Tanjungbalai terhadap komitmen Sumatera Utara beb
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menegur keras Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto dalam rapat dengar
NASIONAL
JAKARTA Relawan pendukung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tergabung dalam jaringan Gibranku mengkritik sikap partai politik (pa
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan kembali menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 01/PHPU.PRESXXIV/20
POLITIK
JAKARTA Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Mashudi menjelaskan alasan foto terpidana ka
NASIONAL