Wakil Wali Kota Tanjungbalai Ikuti Rapat Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Sumut, Rp443 Miliar Mengalir ke Tiap Daerah

TANJUNGBALAI - Pemerintah Kota Tanjungbalai mengikuti rapat penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I Tahun 2026 serta penyaluran kurang salur transfer bagi hasil pajak Provinsi Sumatera Utara tahun 2024–2025 yang digelar secara virtual, Selasa, 5 Mei 2026.

Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, mengikuti kegiatan tersebut dari ruang Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tanjungbalai.

Rapat dipimpin langsung Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dan diikuti seluruh kepala daerah serta pejabat keuangan dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Festival Kesenian Sumut 2026, Wagub Surya: Jadi Ruang Perkuat Identitas Budaya Daerah

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada pemerintah kabupaten/kota.

Dana tersebut terdiri dari bagi hasil pajak rokok triwulan I tahun 2026 sebesar Rp268 miliar serta pembayaran kurang salur tahun 2024–2025 sebesar Rp175 miliar.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan bahwa penyaluran ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah provinsi dalam memenuhi kewajiban transfer keuangan daerah yang totalnya mencapai Rp3,31 triliun.

Penyaluran akan dilakukan secara bertahap sepanjang tahun 2026.

"Mudah-mudahan kewajiban sebesar Rp3,31 triliun ini bisa kita selesaikan di tahun 2026. Saat ini sudah berproses sekitar Rp1,77 triliun. Sore ini, dana sebesar Rp443 miliar akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing daerah," ujar Bobby.

Ia juga menyoroti kinerja fiskal pemerintah daerah di Sumatera Utara yang dinilai cukup baik pada triwulan pertama, dengan realisasi pendapatan rata-rata di atas 15 persen.

Namun, ia mengingatkan pentingnya keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah agar dampak ekonomi dapat dirasakan masyarakat.

Menurut Bobby, perputaran anggaran daerah harus optimal dan tidak boleh terjadi ketimpangan antara pendapatan yang tinggi dan belanja yang rendah.

"Jangan sampai pendapatannya tinggi tapi belanjanya rendah. Kami ingin memastikan dana ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui program-program di daerah," katanya.

Ke depan, Pemprov Sumut akan menerapkan pendekatan baru dalam menentukan prioritas fiskal daerah dengan mempertimbangkan 10 indikator makro, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat kemiskinan, hingga indeks kualitas lingkungan hidup.

Daerah yang dinilai aktif menjalankan program berdampak akan menjadi prioritas dukungan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Administrasi dan Umum Walman Riadi P. Girsang, Kepala BPKPD Siti Fatimah, serta Kepala Bapperida Mariani.*

(ad)

Festival Kesenian Sumut 2026, Wagub Surya: Jadi Ruang Perkuat Identitas Budaya Daerah

Pemko Tanjungbalai Raih Penghargaan BBPSU, Sukses Revitalisasi Bahasa Melayu Dialek Tanjungbalai

Rakerprov KONI Aceh 2026 Dibuka, Sekda Dorong Penguatan Pembinaan Atlet

Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Jadi Motor Baru Penggerak Ekonomi Rakyat, Serap Tenaga Kerja hingga Perkuat UMKM

Komisi II DPR RI dan Ombudsman RI Dorong Pelayanan Publik Berkualitas di Asahan

Bupati Asahan Lantik Pejabat Eselon II, Tekankan Integritas dan Pelayanan Maksimal untuk Masyarakat