Polda Bali Bongkar Dugaan Markas Scam Internasional di Kuta, 26 WNA dari 5 Negara Ditangkap
DENPASAR Polda Bali mengungkap asal 26 warga negara asing yang diamankan dari sebuah penginapan di kawasan Kuta, Bali. Mereka diduga dip
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI - Pemerintah Kota Tanjungbalai mengikuti rapat penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I Tahun 2026 serta penyaluran kurang salur transfer bagi hasil pajak Provinsi Sumatera Utara tahun 2024–2025 yang digelar secara virtual, Selasa, 5 Mei 2026.
Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, mengikuti kegiatan tersebut dari ruang Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tanjungbalai.
Rapat dipimpin langsung Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dan diikuti seluruh kepala daerah serta pejabat keuangan dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.Baca Juga:
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada pemerintah kabupaten/kota.
Dana tersebut terdiri dari bagi hasil pajak rokok triwulan I tahun 2026 sebesar Rp268 miliar serta pembayaran kurang salur tahun 2024–2025 sebesar Rp175 miliar.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan bahwa penyaluran ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah provinsi dalam memenuhi kewajiban transfer keuangan daerah yang totalnya mencapai Rp3,31 triliun.
Penyaluran akan dilakukan secara bertahap sepanjang tahun 2026.
"Mudah-mudahan kewajiban sebesar Rp3,31 triliun ini bisa kita selesaikan di tahun 2026. Saat ini sudah berproses sekitar Rp1,77 triliun. Sore ini, dana sebesar Rp443 miliar akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing daerah," ujar Bobby.
Ia juga menyoroti kinerja fiskal pemerintah daerah di Sumatera Utara yang dinilai cukup baik pada triwulan pertama, dengan realisasi pendapatan rata-rata di atas 15 persen.
Namun, ia mengingatkan pentingnya keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah agar dampak ekonomi dapat dirasakan masyarakat.
Menurut Bobby, perputaran anggaran daerah harus optimal dan tidak boleh terjadi ketimpangan antara pendapatan yang tinggi dan belanja yang rendah.
"Jangan sampai pendapatannya tinggi tapi belanjanya rendah. Kami ingin memastikan dana ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui program-program di daerah," katanya.
Ke depan, Pemprov Sumut akan menerapkan pendekatan baru dalam menentukan prioritas fiskal daerah dengan mempertimbangkan 10 indikator makro, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat kemiskinan, hingga indeks kualitas lingkungan hidup.
Daerah yang dinilai aktif menjalankan program berdampak akan menjadi prioritas dukungan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Administrasi dan Umum Walman Riadi P. Girsang, Kepala BPKPD Siti Fatimah, serta Kepala Bapperida Mariani.*
(ad)
DENPASAR Polda Bali mengungkap asal 26 warga negara asing yang diamankan dari sebuah penginapan di kawasan Kuta, Bali. Mereka diduga dip
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir rob yang diperkirakan melan
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dilaporkan lima dokter ke Polda Metro Jaya atas dugaan penggunaan gelar akademik yang dini
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Klaim pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026 menuai kritik dari kalangan akad
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan batu bara milik PT AKT di Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia hanya tinggal menyelesaikan persoalan impor kedelai untuk mewujudkan
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Ginandjar Kartasasmita, mengungkapkan kejatuhan Presiden ke2
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA SMAN 1 Pontianak, Kalimantan Barat, menyatakan tidak akan terlibat dalam pelaksanaan ulang babak final Lomba Cerdas Cermat (LCC)
NASIONAL
MEDAN Kecelakaan maut kembali terjadi di ruas Tol MedanTebing Tinggi, tepatnya di KM 70/300 Jalur A, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Ramp
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah Indonesia bersiap melepas ekspor pupuk ke Australia di tengah dinamika global yang masih memengaruhi pasokan pangan dan
EKONOMI