Wali Kota Medan Dorong Dishub Perkuat Transparansi dan Pemanfaatan Teknologi Pengawasan

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan memperkuat kinerja melalui keterbukaan informasi, pemanfaatan teknologi, serta komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat.

Arahan itu disampaikan saat memimpin rapat bersama jajaran Dishub di ruang Intelligent Transport System (ITS) Kota Medan, Rabu, 20 Mei 2026.

Rapat tersebut dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Irsan I. Nasution, para kepala bidang, serta Tim Cakrawala, dan berlangsung dalam suasana dialog terbuka.

Baca Juga:

• KI Babel dan Pemprov Tegaskan Komitmen Penguatan Keterbukaan Informasi Publik

Dalam kesempatan itu, Wali Kota meminta setiap jajaran menyampaikan langsung persoalan lapangan sekaligus kebutuhan penguatan agar kinerja lebih responsif terhadap dinamika kota.

Rico menegaskan, salah satu tantangan Dishub adalah membangun persepsi publik yang positif terhadap kinerja di lapangan.

Menurut dia, banyak aktivitas petugas yang tidak terlihat sehingga kerap menimbulkan kritik dari masyarakat.

Karena itu, ia mendorong penggunaan teknologi seperti body camera serta optimalisasi publikasi kegiatan lapangan melalui media sosial.

Langkah tersebut, kata dia, bukan untuk pencitraan, melainkan sebagai bentuk transparansi kepada publik.

"Sekarang respon masyarakat mulai terlihat. Mereka ikut memberi informasi titik-titik yang perlu ditertibkan. Ini artinya komunikasi kita mulai terbangun," ujar Rico.

Ia juga meminta Dishub menyusun data konkret terkait sebaran juru parkir liar di Kota Medan sebagai dasar kebijakan penertiban.

Selain itu, ia mendorong pemanfaatan teknologi seperti drone dan CCTV untuk memperkuat sistem pengawasan di lapangan.

Rico menekankan pentingnya penegakan aturan dalam pengelolaan parkir, termasuk pencegahan kehilangan kendaraan yang masih kerap dikeluhkan masyarakat.

Ia menyebut sanksi tegas perlu diterapkan kepada pengelola maupun juru parkir yang melanggar ketentuan.

Meski demikian, ia mengingatkan penertiban tidak boleh hanya bersifat represif.

Pemerintah, kata dia, juga harus menyiapkan solusi melalui pemberdayaan bagi juru parkir liar agar dapat dialihkan ke skema kerja yang lebih tertata.

"Kita tidak hanya menindak, tapi juga harus menyiapkan solusi. Itu yang membedakan pelayanan yang baik," ujarnya.

Dalam aspek regulasi, Rico meminta Dishub melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah dan peraturan wali kota untuk memperjelas kewenangan penindakan di lapangan.

Ia bahkan mendorong pembentukan tim khusus untuk menyusun aturan turunan yang lebih operasional.

Ia juga menyoroti pentingnya efek jera dalam penanganan pelanggaran parkir liar, termasuk opsi pencabutan izin bagi pengelola yang tidak patuh.

Menurutnya, pendekatan administratif yang selama ini dilakukan dinilai belum cukup efektif.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya soliditas internal di lingkungan Dishub agar tidak terjadi tumpang tindih tugas antarbidang.

Dari sisi komunikasi publik, Rico juga mendorong aparatur lebih aktif membangun kedekatan dengan masyarakat melalui media sosial dan penguatan transparansi informasi.

"Kepercayaan publik harus dijawab dengan kinerja yang profesional dan berintegritas. Masyarakat membayar pajak, dan kita harus menunjukkan bahwa kita layak untuk melayani mereka," kata Rico.*

(ad)

KI Babel dan Pemprov Tegaskan Komitmen Penguatan Keterbukaan Informasi Publik

Dinilai Rugikan Konsumen, Kuota Internet Hangus Kembali Digugat ke MK!

Wakil Wali Kota Medan Apresiasi Film “Samudera”, Dorong Perfilman Lokal Jadi Media Edukasi

Bapenda Batu Bara Uji Coba Virtual Account, Pembayaran Pajak Kini Lebih Mudah dan Modern

Pemkot Medan Tanggung Biaya Pengobatan Korban Begal, Rico Waas Terbitkan Perwal Baru

Pembangunan Sekolah Rakyat di Medan Capai 73 Persen, Rico Waas Beri Dukungan Penuh