ASAHAN — Wakil Bupati Asahan Rianto membuka secara resmi Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tim Penggerak PKK Kabupaten Asahan tahun 2026 yang digelar bersama TP PKK kecamatan serta kelurahan/desa, Kamis, 21 Mei 2026, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan.
Kegiatan tersebut menjadi forum konsolidasi program kerja PKK di tingkat kabupaten hingga desa/kelurahan dalam memperkuat peran pemberdayaan keluarga sebagai bagian dari pembangunan daerah.
Sebelum Rakornis dimulai, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan Ny. Yusnila Indriati Taufik melantik 16 Ketua TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Asahan berdasarkan Keputusan Ketua TP PKK Kabupaten Asahan Nomor 01/KEP/PKK.KAB/II/2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan ketua TP PKK kecamatan.Baca Juga:
Pelantikan tersebut turut disaksikan jajaran Pemerintah Kabupaten Asahan, mulai dari staf ahli TP PKK, asisten perekonomian dan pembangunan Setdakab Asahan, para camat, serta perangkat organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan Ny. Yusnila Indriati Taufik menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader PKK yang dinilai aktif menjalankan program pemberdayaan keluarga di daerah.
Ia menekankan bahwa gerakan PKK memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan masyarakat.
"Terima kasih dan apresiasi saya sampaikan kepada Tim Penggerak PKK Desa dan Kelurahan yang telah mengikuti lomba Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK," ujar Yusnila.
Ia juga menyebut sejumlah desa dan kelurahan yang mengikuti berbagai kategori lomba PKK, antara lain Tertib Administrasi PKK di Desa Rahuning, Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) di Desa Tanjung Asri, UP2K PKK di Kelurahan Sentang, AKU HATINYA PKK di Desa Persatuan, serta IVA Test di Puskesmas Binjai Serbangan.
Yusnila berharap seluruh pihak dapat mempersiapkan diri secara optimal dalam menghadapi penilaian tingkat Provinsi Sumatera Utara agar Kabupaten Asahan dapat meraih hasil terbaik.
Sementara itu, Wakil Bupati Asahan Rianto menegaskan bahwa Rakornis menjadi sarana memperkuat peran PKK sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Menurut dia, program PKK harus selaras dengan visi Pemerintah Kabupaten Asahan, yakni mewujudkan daerah yang sejahtera, religius, maju, dan berkelanjutan.
"PKK diharapkan mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai modal utama dalam pelaksanaan tugas," ujar Rianto.
Ia juga mengapresiasi sinergi seluruh OPD yang telah mendukung pelaksanaan program dan kegiatan PKK di Kabupaten Asahan.
Rakornis ini diharapkan memperkuat koordinasi lintas tingkatan, mulai dari kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan.*
(ad)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai mekanisme pengukuran capaian program Makan Bergizi Nasional (MBG) yang dijalankan Badan
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Jumat, 22 Mei 2026, di tengah sikap hatih
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali dibuka melemah pada perdagangan Jumat, 22 Mei 2026, dan bergerak mendekati level psikol
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memberikan peringatan keras kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan
PEMERINTAHAN
SEOUL Jaksa Korea Selatan mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Kim Se Ui, kepala kanal YouTube Garosero Research Institute, at
ENTERTAINMENT
JAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk atau Antam melemah pada perdagangan Jumat, 22 Mei 2026. Penurunan harga terjad
EKONOMI
JAKARTA Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung menetapkan satu orang tersangka dalam kas
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kuil Sree Soepramaniem Nagarattar di Kota Medan menjadi salah satu rumah ibadah Hindu tertua yang masih berdiri hingga kini. Kuil
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengungkapkan bahwa dirinya pernah menolak surat izin perjalanan dinas ke luar negeri yang
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Kepolisian Daerah Aceh dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Aceh menandatangani perjanjian kerja
NASIONAL
