Jelang Idul Adha, Ketua TP PKK Simalungun Dorong Ketahanan Pangan Keluarga Lewat Pekarangan Rumah
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kecamatan Ta
PEMERINTAHAN
MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memberikan peringatan keras kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut agar tidak bermain-main dengan anggaran yang dinilai tidak masuk akal dan berpotensi terjadi mark up.
Bobby mengaku telah menolak menandatangani sejumlah pengajuan proyek dari OPD karena dinilai tidak jelas secara perencanaan maupun transparansi anggaran.
Ia menyebut, sejak dirinya resmi ditetapkan sebagai pemenang Pilgub Sumut, banyak pihak mulai mengajukan berbagai proyek untuk mendapatkan persetujuan.Baca Juga:
"Ada yang datang ngucapin selamat, habis itu minta tanda tangan. Saya bilang, ini proyek apa? Kok tiba-tiba sudah ada di meja saya," ujar Bobby di Medan, Jumat, 22 Mei 2026.
Salah satu proyek yang ditolak Bobby adalah pembangunan gedung dengan nilai anggaran mencapai Rp484 miliar.
Menurutnya, proyek tersebut tidak pernah dipaparkan secara detail kepada dirinya, baik dari sisi konsep maupun rincian biaya.
"Gedungnya enggak pernah dipaparkan, enggak pernah diekspos, tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak," katanya.
Bobby menegaskan tidak akan menyetujui proyek apa pun yang proses pengajuannya tidak transparan.
Ia menyoroti potensi pemborosan anggaran apabila perencanaan dilakukan tanpa kajian yang jelas.
"Saya enggak mau tanda tangan kalau prosesnya enggak jelas. Semua harus transparan dan masuk akal," ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sesuai aturan dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Bobby juga mengingatkan OPD agar tidak memanfaatkan kedekatan politik untuk meloloskan proyek tertentu.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi sinyal keras bagi jajaran Pemprov Sumut untuk lebih berhati-hati dalam mengajukan program pembangunan, terutama yang berkaitan dengan anggaran besar dan proyek fisik.*
(vv/ad)
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kecamatan Ta
PEMERINTAHAN
JAKARTA Panglima TNI Agus Subiyanto memimpin serah terima jabatan sejumlah pejabat strategis di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan korupsi dalam tata niaga ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah periode 2022
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sebanyak sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2026 telah dibeba
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution angkat bicara terkait penangkapan seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerin
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) memberangkatkan 744 prajurit untuk bergabung dalam Satgas Kontingen Garuda (
NASIONAL
MEDAN Dugaan kasus pemerasan yang menyeret nama Kepala Kejaksaan Negeri Medan, Ridwan Sujana Angsar, kian melebar. Setelah kontraktor Hi
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, mengajak seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memperkuat
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai mekanisme pengukuran capaian program Makan Bergizi Nasional (MBG) yang dijalankan Badan
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Jumat, 22 Mei 2026, di tengah sikap hatih
EKONOMI