Kepala BNN Deli Serdang Dilaporkan atas Dugaan Penganiayaan Tahanan, Polda Sumut Buka Suara
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memberikan peringatan keras kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut agar tidak bermain-main dengan anggaran yang dinilai tidak masuk akal dan berpotensi terjadi mark up.
Bobby mengaku telah menolak menandatangani sejumlah pengajuan proyek dari OPD karena dinilai tidak jelas secara perencanaan maupun transparansi anggaran.
Ia menyebut, sejak dirinya resmi ditetapkan sebagai pemenang Pilgub Sumut, banyak pihak mulai mengajukan berbagai proyek untuk mendapatkan persetujuan.Baca Juga:
"Ada yang datang ngucapin selamat, habis itu minta tanda tangan. Saya bilang, ini proyek apa? Kok tiba-tiba sudah ada di meja saya," ujar Bobby di Medan, Jumat, 22 Mei 2026.
Salah satu proyek yang ditolak Bobby adalah pembangunan gedung dengan nilai anggaran mencapai Rp484 miliar.
Menurutnya, proyek tersebut tidak pernah dipaparkan secara detail kepada dirinya, baik dari sisi konsep maupun rincian biaya.
"Gedungnya enggak pernah dipaparkan, enggak pernah diekspos, tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak," katanya.
Bobby menegaskan tidak akan menyetujui proyek apa pun yang proses pengajuannya tidak transparan.
Ia menyoroti potensi pemborosan anggaran apabila perencanaan dilakukan tanpa kajian yang jelas.
"Saya enggak mau tanda tangan kalau prosesnya enggak jelas. Semua harus transparan dan masuk akal," ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sesuai aturan dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Bobby juga mengingatkan OPD agar tidak memanfaatkan kedekatan politik untuk meloloskan proyek tertentu.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi sinyal keras bagi jajaran Pemprov Sumut untuk lebih berhati-hati dalam mengajukan program pembangunan, terutama yang berkaitan dengan anggaran besar dan proyek fisik.*
(vv/ad)
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengapresiasi aksi swadaya masyarakat yang bergotong royong memperbaiki Jalan dan Jemb
NASIONAL
YOGYAKARTA Kasus dugaan penganiayaan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha terus bergulir. Polresta Yogyakarta kembali menetapk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Di tengah sorotan publik terhadap perkara hukum yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin di Komisi Pemberantasan Korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyayangkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya difokuskan pada pembangunan kembali infrast
NASIONAL
JAKARTA Kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menjadi langkah lanjutan dari kunjungan balasan Presiden RI Prabowo S
NASIONAL
MEDAN Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Ketua TP
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menegaskan bahwa disiplin dalam pengelolaan anggaran menjadi ku
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) memberlakukan program penghapusan
PEMERINTAHAN