Tak Hadir saat Pelantikan Wantimpres, Bagaimana Status Keanggotaan Ignasius Jonan dan Jacky Manuputty?
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
SUMUT -Keputusan terkait pelantikan serentak kepala daerah yang dijadwalkan pada 2025 sudah final, setelah hasil rapat antara Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, dan pihak terkait pada 22 Januari 2025. Agus Andika, anggota Komisi II DPR RI, menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan langkah penting untuk memastikan kelancaran transisi pemerintahan di daerah, termasuk di Kabupaten Batubara.
“Pelantikan serentak ini merupakan langkah besar untuk memastikan kelancaran transisi pemerintahan di daerah, termasuk di Kabupaten Batubara,” ujar Agus Andika kepada zulnas.com pada Kamis (23/01).
Menurut Agus, pelantikan akan dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara, kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Aceh yang memiliki ketentuan khusus sesuai dengan undang-undang. Sementara itu, kepala daerah yang masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan menunggu putusan hukum tetap sebelum dilakukan pelantikan.
Agus juga menjelaskan bahwa untuk sengketa hasil Pilkada, MK diberikan tenggat waktu 45 hari kerja untuk memberikan keputusan. “Proses ini harus dihormati agar hasil Pilkada benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, Agus mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang tengah mengupayakan revisi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 agar pelantikan kepala daerah dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. “Kami berharap pelantikan kepala daerah di Kabupaten Batubara dapat berjalan lancar dan menjadi awal dari pemerintahan yang amanah dan progresif,” pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Batubara juga sudah mempersiapkan segala hal yang diperlukan terkait pelantikan bupati terpilih. Hal ini telah dibahas dalam rapat yang digelar oleh DPRD Batubara setelah pengumuman hasil keputusan KPU terkait hasil Pilkada Bupati.
“Sekarang kami sedang mempersiapkan segala hal terkait pelantikan bupati terpilih, sembari menunggu masa jabatan penjabat bupati ini berakhir,” ujar Agus, sembari memastikan bahwa pelantikan akan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Batubara optimis bahwa proses transisi pemerintahan ini akan berjalan dengan lancar, memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat, dan menjamin kesinambungan pembangunan di daerah.
(N/014)
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI
JAKARTA Jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan. Sebanyak 26
NASIONAL