Bansos Segera Disalurkan Lewat Kopdes Merah Putih, Mensos: Enggak Akan Ada Pemotongan
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa/Kelura
EKONOMI
MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta seluruh camat di Kota Medan memprioritaskan penggunaan Dana Kelurahan (Dankel) untuk pembangunan fisik, terutama perbaikan jalan lingkungan dan drainase yang masih menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Permintaan itu disampaikan Rico saat memimpin Rapat Evaluasi Capaian Kerja Janji Kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan di Kantor Wali Kota Medan, Senin, 8 Juni 2026.
Menurut Rico, selama ini Dana Kelurahan lebih banyak digunakan untuk kegiatan nonfisik, sementara masih banyak infrastruktur dasar di tingkat lingkungan yang belum mendapatkan perhatian memadai.Baca Juga:
"Dankel ini lebih banyak dipakai untuk kegiatan nonfisik. Sementara masih banyak jalan rusak, bahkan ada yang belum pernah diaspal sama sekali. Harusnya dana ini digunakan terlebih dahulu untuk pembenahan jalan dan drainase," kata Rico.
Ia menilai pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas karena berdampak langsung terhadap aktivitas dan kualitas hidup masyarakat di tingkat kelurahan.
Rico mengungkapkan bahwa saat melakukan kunjungan ke sejumlah kawasan di Medan Utara, ia masih menemukan banyak jalan lingkungan yang belum tersentuh pembangunan dan sebagian masih berupa jalan tanah.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur dasar agar masyarakat dapat menikmati akses jalan yang layak.
"Ketika saya turun ke gang-gang permukiman warga di Medan Utara, masih banyak jalan yang kondisinya tanah. Ini harus segera dibangun dan diaspal. Harus ada peningkatan infrastruktur yang nyata," ujarnya.
Selain menyoroti penggunaan Dana Kelurahan, Rico juga meminta para camat lebih aktif melakukan pendataan kondisi infrastruktur di wilayah masing-masing.
Ia menilai kecamatan tidak boleh hanya bergantung pada usulan yang masuk melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tetapi juga harus melakukan pemetaan langsung terhadap kebutuhan pembangunan di lapangan.
"Saya minta kecamatan membenahi data pembangunan di kelurahan-kelurahan. Masih banyak ruas jalan yang rusak atau belum selesai dibangun. Camat harus peduli dengan data tersebut dan jangan bergantung sepenuhnya pada data Musrenbang," katanya.
Data yang telah diperbarui, lanjut Rico, nantinya harus disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar dapat ditindaklanjuti dalam program pembangunan pemerintah kota.
Menurut dia, kebijakan pembangunan harus berbasis kondisi riil di lapangan sehingga tidak ada lagi kawasan permukiman yang masih memiliki jalan tanah.
"Kita harus adaptif terhadap kondisi di lapangan. Jangan ada lagi jalan yang masih berupa tanah di Kota Medan," ujarnya.
Rico juga menanggapi adanya anggapan bahwa sebagian lurah masih ragu menggunakan Dana Kelurahan karena khawatir terhadap aspek administrasi dan pertanggungjawaban.
Ia menegaskan bahwa penggunaan Dana Kelurahan tidak perlu ditakuti selama dilakukan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut dia, optimalisasi penggunaan dana tersebut justru diperlukan agar pembangunan di tingkat kelurahan dapat berjalan lebih maksimal dan menjawab kebutuhan masyarakat.
"Kalau datanya jelas dan penggunaannya bisa dipertanggungjawabkan, tidak perlu takut. Benahi saja jalannya, karena memang itu yang dibutuhkan masyarakat," kata Rico.
Pemerintah Kota Medan berharap pemanfaatan Dana Kelurahan yang lebih terarah pada pembangunan fisik dapat mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kota.*
(sp/ad)
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa/Kelura
EKONOMI
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianty, bes
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Jenderal Imigrasi mengambil tindakan terhadap dua warga negara asing (WNA) yang diduga menjadi penyelenggara komunita
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk tetap memperjuangkan hak dan kesejahteraan buruh, bahkan sete
NASIONAL
JAKARTA PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM kembali membuka kesempatan bagi mahasiswa Indonesia untuk mendapatkan pengal
NASIONAL
BANDA ACEH Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Aceh melalui Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH) menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Di
NASIONAL
JAKARTA Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa unsur TNI, termasuk Bintara Pembin
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung hubungan politik antara pemerintah dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP
POLITIK
JAKARTA Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Ti
HUKUM DAN KRIMINAL
GAYO LUES Dea Arranoya, anak mantan Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten GayoGayo Lues, Aceh, menyampaikan permintaan maaf setelah ung
NASIONAL