Wabup Asahan Sampaikan Jawaban Pemerintah atas Pandangan Fraksi DPRD soal Pertanggungjawaban APBD 2025

ASAHAN – Wakil Bupati Asahan, Rianto, mewakili Bupati Asahan menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Asahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Penyampaian jawaban tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Asahan yang digelar di ruang rapat utama DPRD, Senin, 8 Juni 2026.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Asahan H. Irwansyah Pane dan dihadiri unsur pimpinan dewan, anggota DPRD, Sekretaris Daerah, serta jajaran organisasi perangkat daerah.

Baca Juga:

• Kejari Langkat Akan Hadirkan Kadis Kesehatan Sumut Faisal Hasrimy sebagai Saksi Kasus Smartboard Rp29,5 Miliar

Dalam forum tersebut, tujuh fraksi DPRD, yakni Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, Demokrat, PAN, NasDem, dan Nurani Pembangunan, menyampaikan pandangan umum, masukan, serta catatan terhadap pelaksanaan APBD 2025.

Seluruh dokumen pandangan fraksi kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Asahan.

Membacakan pidato Bupati Asahan, Rianto menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan DPRD.

Menurut dia, berbagai catatan tersebut mencerminkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Asahan juga menyoroti capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan daerah tahun 2025.

Capaian itu disebut menjadi indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel.

Dari sisi realisasi anggaran, Pemkab Asahan mencatat tingkat penyerapan APBD 2025 sebesar 94,22 persen.

Pemerintah menyebut capaian tersebut menunjukkan pelaksanaan program pembangunan berjalan relatif optimal, termasuk dalam aspek perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah.

Terkait infrastruktur, pemerintah daerah menyatakan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk penanganan jalan provinsi di wilayah Asahan.

Sementara itu, perbaikan jalan kabupaten akan dilakukan secara bertahap sesuai prioritas dan kemampuan fiskal daerah.

Rapat paripurna berlangsung dalam suasana tertib dan kondusif, serta menjadi bagian dari tahapan pembahasan lanjutan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.*

(ad)

Renduk Pascabencana Bawa Harapan Baru bagi Petani dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

PHI Gandeng Pemkot Samarinda dan Kejati Kaltim, Klaim Selamatkan Potensi Produksi Rp480 Miliar per Tahun

MAKI Bongkar Dugaan Pejabat Kuasai Lebih dari 100 Dapur MBG!

Said Iqbal Jadi Penasihat Prabowo, Pengamat: Jawaban atas Gelombang PHK dan Pengangguran

Heboh Dapur MBG Diduga Stop Beroperasi, Kepala BGN Bantah

Diduga Atur Kuota Haji Khusus, Bos Maktour dan Ketua Kesthuri Ditahan KPK