Beda Jauh! Kemiskinan Indonesia Versi BPS 8% tapi Bank Dunia 64%, Kok Bisa?
JAKARTA Data kemiskinan Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia (World Bank) menunjukkan angka berbeda cukup jau
EKONOMI
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyiapkan skema insentif bagi kepala desa yang lulus pelatihan dan memperoleh sertifikat dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana hingga tingkat desa.
Bobby Nasution mengatakan, peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi krusial di tengah tingginya risiko bencana hidrometeorologi di Sumatera Utara, termasuk banjir dan longsor yang terjadi pada akhir 2025 dan berdampak luas di sejumlah wilayah.Baca Juga:
"Kita akan beri insentif kepada kepala desa yang dinyatakan lulus dan bersertifikat. Kalau kita tidak bisa mencegah bencana, setidaknya kita harus bisa menyelamatkan jiwa," ujar Bobby saat membuka Pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan di Permukaan Air Basarnas di Aula Raja Inal Siregar, Medan, Selasa (9/6/2026).
Ia menekankan, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan aparatur desa dalam merespons keadaan darurat dapat menentukan tingkat keselamatan warga.
Bobby Nasution mencontohkan salah satu daerah di Tapanuli Selatan yang mengalami banjir dan longsor besar, namun tidak menimbulkan korban jiwa.
"Lebih dari separuh wilayah terdampak, tetapi tidak ada korban jiwa. Kepala desa di sana pernah ikut pelatihan Basarnas dan menerapkannya saat bencana terjadi," kata Bobby.
Menurut dia, hal tersebut menjadi bukti bahwa pelatihan kebencanaan memiliki dampak langsung terhadap kemampuan mitigasi di tingkat lokal.
Sementara itu, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan bencana.
Ia menyebut keterbatasan jumlah personel Basarnas membuat peran pemerintah daerah dan perangkat desa menjadi sangat vital.
"Kami tidak bisa bekerja sendiri. Personel kami sekitar 6.500, sementara kebutuhan nasional mencapai 29.000," ujar Syafii.
Ia menambahkan, perangkat desa merupakan garda terdepan dalam situasi darurat karena berada paling dekat dengan masyarakat saat bencana terjadi.
Pelatihan tersebut turut dihadiri jajaran DPRD Sumut, pejabat Basarnas, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara.*
(ad)
JAKARTA Data kemiskinan Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia (World Bank) menunjukkan angka berbeda cukup jau
EKONOMI
MEDAN Kasus dugaan pelanggaran lingkungan hidup terkait temuan kayu gelondongan saat banjir di Sumatera Utara (Sumut) memasuki babak baru.
HUKUM DAN KRIMINAL
PATI Jumlah siswa yang mengalami gejala dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati,
PERISTIWA
CILACAP PT Pertamina Patra Niaga masih menunggu keputusan resmi pemerintah terkait rencana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan kelo
EKONOMI
MEDAN Siti Aisah, seorang asisten rumah tangga (ART) di Medan, divonis 6 tahun penjara karena terbukti menghilangkan nyawa bayi yang baru
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia akan menjalani tiga pertandingan fase grup FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda tergabung di Grup A bersama Singapur
OLAHRAGA
JAKARTA Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menyebut eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak terlibat dalam pe
NASIONAL
JAKARTA Pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpr
POLITIK
MEDAN Sebanyak 150 penyelamat lingkungan atau pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terjun, Kecamatan Medan Marelan, resmi mendapat ja
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama DPRD Sumut menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Per
PEMERINTAHAN