Di Depan Mendagri, Mualem Blak-blakan Soal Lambatnya Pemulihan Pascabencana Aceh: Sawah Masih Terbengkalai, Infrastruktur Rusak

BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyoroti lambatnya pemulihan sektor pertanian dan infrastruktur dasar di wilayah pelosok Aceh, enam bulan setelah banjir dan longsor melanda sejumlah daerah.

Ia menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi dan evaluasi penanganan pascabencana bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa, 9 Juni 2026.

Mualem menyebut sejumlah persoalan mendesak masih belum tertangani, terutama sawah yang belum bisa kembali digarap, kerusakan jaringan irigasi, serta infrastruktur jembatan dan jalan di daerah terdampak.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Tinjau SPN Seulawah, Tekankan Peningkatan Kompetensi Peserta Prolat Kewilayahan 2026

"Yang paling urgen masalah sawah yang belum bisa dipakai, irigasi, dan jembatan jalan. Sungai juga perlu dibenahi agar tak terjadi luapan banjir saat hujan datang," ujar Mualem.

Ia menilai kondisi sungai di Aceh menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk risiko bencana susulan.

Karena itu, ia menekankan perlunya penanganan menyeluruh pada sistem pengendalian banjir dan infrastruktur pengairan.

Mualem juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat proses pemulihan di berbagai sektor yang terdampak.

"InsyaAllah kita kerja sama antara pusat dan Pemerintah Aceh, ini tugas kita agar penanganan sempurna, guna membangun yang sudah rusak dan hilang," katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyoroti tekanan inflasi di Aceh yang disebut berada pada posisi kedua tertinggi secara nasional berdasarkan data kementerian.

Ia meminta adanya intervensi kebijakan dari pemerintah pusat untuk menstabilkan kondisi ekonomi daerah.

Fadhlullah juga melaporkan realisasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Aceh yang telah mencapai 45 persen.

Ia mendorong pemerintah kabupaten dan kota mempercepat penyerapan anggaran, terutama untuk program pemulihan.

"Realisasi anggaran tahun ini harus cepat, mengingat kita sedang berupaya agar perpanjangan dana otsus Aceh yang sedang diusulkan bisa terwujud tahun ini," ujarnya.

Dari pemerintah pusat, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan hasil analisis Satuan Tugas Nasional yang mencatat 10 dari 18 kabupaten/kota terdampak telah kembali berfungsi normal. Ia menyebut proses pemulihan terus berlangsung di berbagai sektor.

Tito juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan sekitar Rp371 miliar untuk rehabilitasi sawah, irigasi, dan lahan pertanian terdampak bencana di Aceh.

"Dari hasil analisis tim satgas nasional, sudah ada 10 kabupaten/kota yang fungsional. Kami juga sudah menyiapkan dukungan anggaran untuk percepatan pemulihan," kata Tito.

Ia menambahkan pemerintah pusat berkomitmen memperjuangkan keberlanjutan dana otonomi khusus Aceh, termasuk rencana pengembalian skema dua persen untuk mendukung percepatan pemulihan pascabencana.*

(ad)

Kapolda Aceh Tinjau SPN Seulawah, Tekankan Peningkatan Kompetensi Peserta Prolat Kewilayahan 2026

Bobby Nasution Siapkan Insentif untuk Kades Bersertifikat Pelatihan Basarnas: Demi Selamatkan Jiwa Warga

Bobby Nasution Tekankan Mitigasi Megathrust untuk Lindungi Keselamatan Masyarakat Sumut

Prabowo Panggil Luhut, Chatib Basri, dan Menkes Budi ke Istana, Bahas Apa?

Bobby Nasution Sentil Kades yang Mangkir Pelatihan Basarnas: Ada yang Bandel

Dari Rp2,3 Triliun Jadi Rp23,33 Triliun, Bobby Nasution Ungkap Perjuangan Naikan Dana R3P: Langsung Lapor Presiden