Pemprov Sumut Terima Rekomendasi Strategis Sesko TNI untuk Mitigasi Ancaman Megathrust

MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menerima Naskah Executive Summary Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-55 Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI Tahun Anggaran 2026.

Dokumen tersebut dinilai penting sebagai masukan strategis dalam memperkuat kebijakan daerah, terutama terkait mitigasi bencana dan penguatan kerja sama antarlembaga.

Penyerahan naskah dilakukan kepada Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis, 11 Juni 2026.

Baca Juga:

• MTQ Sumut 2026 Digelar 15–25 Juni, Target Tembus Lima Besar Nasional

Dalam sambutannya, Sulaiman menyatakan Pemprov Sumut akan mempelajari berbagai rekomendasi yang disampaikan dalam dokumen tersebut, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan kebencanaan dan penguatan sistem penanganan risiko di daerah.

Rekomendasi itu mencakup peningkatan sinergi antara pemerintah daerah dan unsur pertahanan, pengembangan sistem peringatan dini, penguatan kapasitas kelembagaan, serta perencanaan pembangunan berbasis mitigasi risiko bencana.

"Semua itu merupakan bagian penting dalam upaya membangun daerah yang lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai kemungkinan di masa mendatang," kata Sulaiman.

Ia menyebut executive summary tersebut merupakan hasil kajian, observasi, dan diskusi lapangan yang dilakukan para perwira siswa Sesko TNI selama kegiatan KKDN di Sumatera Utara.

Karena itu, dokumen tersebut dinilai tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan daerah.

Sulaiman juga menyinggung kondisi geografis Sumatera Utara yang memiliki wilayah pesisir cukup panjang, termasuk kawasan Pantai Barat seperti Kepulauan Nias, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Mandailing Natal.

Wilayah tersebut, menurut dia, memiliki kerentanan terhadap potensi bencana geologi seperti gempa bumi dan tsunami.

Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah harus dilakukan dengan pendekatan mitigasi risiko yang terukur dan berkelanjutan.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana.

"Penanganan bencana tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Komandan Sesko TNI, Teguh Puji Raharjo, mengatakan KKDN merupakan bagian dari proses pendidikan untuk memperkuat kemampuan analisis strategis dan memperluas wawasan kebangsaan para perwira siswa.

Ia menegaskan bahwa hasil kajian KKDN diharapkan tidak berhenti sebagai laporan, tetapi dapat memberikan kontribusi nyata bagi kebijakan dan kepentingan nasional.

Teguh juga menyoroti potensi ancaman bencana megathrust yang menurutnya perlu diantisipasi melalui kerja sama lintas lembaga.

Ia menegaskan bahwa TNI memiliki peran dalam operasi militer selain perang, termasuk penanggulangan bencana.

Selama tiga hari pelaksanaan KKDN di Sumatera Utara, para peserta juga menghasilkan sejumlah rekomendasi yang menekankan pentingnya kolaborasi nyata dalam seluruh tahapan penanganan bencana, mulai dari mitigasi, evakuasi, hingga pemulihan.*

(ad)

MTQ Sumut 2026 Digelar 15–25 Juni, Target Tembus Lima Besar Nasional

Pemerintah Kaji Ulang Anggaran Program MBG, Ini Kata Menkeu Purbaya

Revitalisasi 16.167 Sekolah pada 2025 Tuntas 100 Persen, Pemerintah Targetkan 71.744 Sekolah pada 2026

TNI AL Amankan 6 ABK Kapal Ikan Diduga Konsumsi Sabu di Perairan Belawan

Pemprov Sumut Larang Keras Pungli di Sekolah, Semua Program Digratiskan

Direktur Bulog Tinjau Penyaluran Banpang di Sumut, Pastikan Distribusi Beras dan Minyak Berjalan Cepat