Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
JAKARTA– Pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk kebutuhan anggaran yang akan digunakan pada tahap berikutnya. Hasil evaluasi sementara menunjukkan kebutuhan dana program tersebut berpotensi lebih kecil dibandingkan perhitungan sebelumnya.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyyo Hadi mengatakan pemerintah saat ini sedang melakukan penataan dan inventarisasi terhadap berbagai aspek pelaksanaan program MBG agar berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Menurut Prasetyo, langkah tersebut bukan merupakan pemangkasan anggaran, melainkan upaya menghitung ulang kebutuhan riil program berdasarkan data dan kondisi pelaksanaan di lapangan.Baca Juga:
"Bukan pemangkasan. Namun dari hasil perhitungan sementara, kami meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis," kata Prasetyo di Jakarta, Jumat, 12 Juni 2026.
Ia menjelaskan proses evaluasi dilakukan bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN). Kedua lembaga tersebut saat ini sedang menyusun perhitungan yang lebih rinci terkait jumlah penerima manfaat dan kebutuhan pembiayaan program.
Pemerintah berharap hasil evaluasi tersebut dapat menghasilkan tata kelola anggaran yang lebih efisien sekaligus memastikan program tetap berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang, sebelumnya melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai rencana penyesuaian penerima manfaat program MBG.
Salah satu perubahan yang sedang dikaji adalah penghentian pemberian manfaat kepada kelompok masyarakat yang tergolong mampu secara ekonomi. Kebijakan tersebut dilakukan agar anggaran lebih terfokus kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan bantuan.
Menurut Nanik, langkah refocusing tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas program sekaligus memastikan manfaat anggaran negara dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat rentan.
Pemerintah menilai evaluasi dan penyesuaian kebijakan merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas nasional.
Hingga kini, proses perhitungan ulang kebutuhan anggaran masih berlangsung. Pemerintah berjanji akan menyampaikan hasil evaluasi secara terbuka setelah seluruh proses penataan dan verifikasi data selesai dilakukan.*
(in/dh)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL